CIREBON – Wacana apakah muludan akan digelar seperti biasanya, atau hanya terbatas, bahkan ditiadakan, mendapat respons Ketua FPDIP DPRD Kota Cirebon, Edi Suripno SIP MSi. Menurutnya, jika muludan tetap digelar, akan berpotensi jadi kluster baru covid-19.
Sesuai kesepakatan Mendagri dan Kepolisian, lanjutnya, kegiatan apapun yang membuat kerumunan, termasuk pilkada tidak diberi izin. Baginya, acara muludan dipastikan akan terjadi pengumpulan massa hingga ribuan orang. Oleh karena itu, jika tetap ngotot digelar, maka penyebaran virus corona potensinya akan sangat besar.
“Pelarangan itu bagian dari antisipasi. Jadi, tidak hanya muludan saja yang dilarang, tapi event olahraga dan kampanye juga dilarang. Karena melibatkan massa banyak. Intinya, kita antisipasi Kota Cirebon saat ini mayoritas zona merah,” tandasnya.
Untuk itu, kata Edi, lebih bijak kalau muludan dilaksanakan terbatas keluarga keraton, dan bukan dalam bentuk pasar rakyat yang melibatkan ribuan massa. Karena bukan hanya warga Kota Cirebon, tetapi masyarakat Kabupaten Cirebon, Kuningan, Majalengka, maupun Indramayu juga tumpah ruah ke acara muludan.
“Angka covid di Cirebon begitu tinggi. Kalau ada 100 orang kumpul, dipastikan 1-2 orang positif. Apalagi ribuan. Akan semakin banyak yang berpotensi positif covid,” tandasnya.
Sebelumnya, Kepala Badan Pengelola Keraton Kasepuhan, Ratu Alexandra Wiryaningrat menjelaskan, tadinya pihaknya mau meminta rekomendasi ke gugus tugas protokol kesehatan kalau tetap bisa diperbolehkan tradisi pedagang musiman.
Namun, dia baru membaca informasi dari surat kabar bahwa gugus tugas tidak menyarankan untuk digelarnya acara tradisi pedagang musiman ini.
“Tadinya sudah disusun skemanya. Kan alun-alun ada di tengah, pintu masuknya dari Kasepuhan, Gereja Advent, Jagasatru. Tapi kata gugus tugas, potensinya tetap bisa menjadi tempat berkerumun yang tidak bisa dihindari,” ujarnya usai mengikuti rapat bersama Sekda dan jajaran Gugus Tugas Covid-19 di Ruang Adipura, kemarin (17/9).
Untuk tetap akan digelar atau tidaknya pelaksanaan pasar dadakan yang biasanya berlangsung dalam jangka waktu 2-3 minggu ini, pihaknya belum melihat sinyal lampu hijau dari pemkot, muspida, maupun gugus tugas.
“Dari gugus tugas sepertinya tidak diizinkan. Karena tren kasus corona sedang meningkat. Nanti kita bicarakan di internal. Karena itu kan tradisi masyarakat yang sudah bertahun-tahun,” ujarnya.
Muludan Berpotensi Jadi Kluster Baru Covid-19
