Menurut Menteri Anas, pemda yang tergabung dalam APKASI, APEKSI, dan APPSI pada dasarnya mampu untuk menggaji PPPK, tetapi tidak ditentukan angkanya misalnya Rp5 jutaan per bulan.
Ternyata banyak Pemda yang terbebani dengan aturan gaji di dalam Perpres 98/2020.
Asosiasi pemda meminta diberikan salary range, misalnya besarannya Rp1 juta sampai Rp6 juta.
Baca Juga:Wow, Park Seo Joon Jadi Pasangan Captain Marvel di The Marvels 2023Termurah Rp.18,250,000, Berikut Harga New Honda BeAt 2023 OTR Cirebon
Dengan salary range itu, pemda bisa menentukan gaji PPPK sesuai kemampuan APBD-nya.
“Saya sudah mengeluarkan SK untuk asosiasi pemda ini masuk dalam tim untuk membahas dan kemudian melakukan simulasi untuk penggajian PPPK ini,” terang MenPAN-RB Azwar Anas dilansir dari laman resmi KemenPAN-RB.
Dengan masuknya asosiasi pemda dalam tim penyelesaian honorer, Azwar Anas berharap bisa ditemukan formula yang tepat untuk menuntaskan problematika tenaga non-ASN di Indonesia.
Sebab, yang tahu kondisi honorer di daerah adalah para kepala daerahnya sendiri. (*)