“Ini tidak logis. Paket proyek segitu banyaknya, kami sama sekali tidak diberi. Kami ini punya 10 anggota. Mereka butuh kerjaan untuk kelangsungan hidup sehari-hari,” tandas Harto dengan nada tinggi.
Ia menuntut pemerintah daerah dan DPRD untuk melakukan pembinaan kepada semua asosiasi yang ada di Kabupaten Cirebon. Masalahnya, kalau dihitung dengan jumlah paket yang ada di PUPR, harusnya setiap asosiasi dapat pekerjaan.
“Masalahnya, ada sekitar 300 pengusaha jakon (jasa konstruksi, red) yang ada saat ini. Di mana kepedulian pihak eksekutif dan legislatif. Jumlah paket di PUPR, ditambah dengan dinas lain seperti Disdik, Dinkes dan dinas lainnya. Harusnya semua pengusaha jakon (jasa konstruksi, red) mendapat jatah pekerjaan. Tapi ini sebaliknya,” bebernya.
Terpisah, ketua Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon, Hermanto mengaku tidak mengetahui kalau proyek ABT di PUPR dan dinas lainnya, pekerjaannya diambil dewan. Menurutnya, pokir memang sebatas pokok pikiran dewan, dan nantinya diusulkan ke dinas. Sementara untuk pekerjaan, dinas semua yang mengelola. “Jadi, saya tidak tahu ada proyek pokir,” kilahnya. (sam)
Paket ABT Rp43 Miliar Dicaplok
