RADARCIREBON.ID -Keputusan DPRD Kuningan yang tetap melaksanakan pansus gagal bayar, disayangkan sejumlah pihak. Salah satunya adalah Forum Masyarakat Kuningan (Formatku). Pasalnya, pihak eksekutif melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sudah menyampaikan terkait penyebab gagal bayar termasuk rencana proses dan skema pembayarannya.
“Saya sebagai masyarakat menyayangkan dengan keputusan Anggota Dewan yang sudah ketok palu membentuk pansus. Padahal tim TAPD sudah menyampaikan terkait penyebab gagal bayar termasuk rencana proses dan skema pembayaranya seperti apa,” kata Ketua Formatku Atang SE.
Menurut Atang, yang namanya tunda bayar atau gagal bayar yang harus dilakukan ya bayar. Jangan sampai pembentukan pansus menimbulkan berbagai dugaan negatif terhadap legislatif, karena terkesan dipaksakan dan timbul kecurigaan ada kepentingan politik di dalamnya. Alangkah lebih bijak jika biaya pansus digunakan untuk membantu mengatasi gagal bayar.
Baca Juga:240 Karton Minyakita Didistribusikan di Kabupaten KuninganSTIKes Kuningan Raih Silver Winner dari LLDIKTI
“Gagal bayar ini, anggota legislatif harus turut bertanggungjawab karena terlibat melegislasi penggunaan anggaran, karena wakil rakyat ini juga miliki kewajiban dalam mengawasi penggunaan anggaran. Dengan kejadian ini, kinerja dewan harus dipertanyakan dan diminta pertanggungjawaban jika ditemukan kelalaian dalam menjalankan tugas yang sesuai fungsinya,” ucap Atang.
Atang juga mempertanyakan tupoksi anggota Dewan dalam melakukan pengawasan, kewenangan mengontrol pelaksanaan perda dan peraturan lainnya, serta kebijakan pemerintah daerah itu juga jangan-jangan tidak di jalankan. Akibatnya banyak kesalahan pemanfaatan anggaran yang bukan digunakan sebagaimana mestinya.
“Pokir dewan pun harus dievaluasi karena tidak tersentuh refocusing. Informasi yang beredar, anggaran Pokir untuk anggota biasa saja mengusulkan Rp 1 miliar, belum termasuk Ketua dan para Wakilnya, ini perlu ditelusuri apakah betul digunakan untuk kepentingan rakyat banyak, atau hanya untuk segelintir orang atau golongannya saja,” ujarnya.
Atang pun menganalogikan permasalahan gagal bayar ini sebagai penyakit, ya semua tidak ada yang tiba-tiba, pasti ada sebab akibat. Nah terkait gagal bayar juga ada sebab akibat. Penyebabnya salah satunya adalah, pemerintah terlalu berani berspekulasi tanpa tanpa disertai analisis resiko. Lalu sebab berikutnya Akibat gagal bayar ini hak-hak ASN yang menjadi korban sehingga belum terbayar.