SUMBER – Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Cirebon belum sepenuhnya berjalan. Sebagian besar, keberadaannya mati suri. Perlu formulasi baru untuk menghidupkan semua BUMDes.
Karena itu, Pansus I DPRD Kabupaten Cirebon melakukan kunjungan kerja (kunker) ke DPRD Kabupaten Bangli, Bali, kemarin (24/11). Ketua Pansus I DPRD Kabupaten Cirebon, Nurkholis mengatakan, regulasi BUMDes sudah waktunya diterapkan di Kabupaten Cirebon.
Namun, dibutuhkan sharing dengan daerah lain yang sudah berjalan pengelolaannya, seperti di Kabupaten Bangli, Provinsi Bali. Di sana (Bangli), perda-nya sudah ada. Sejak tahun 2015 lalu dan sudah berjalan. Seperti BUMDes yang mengelola objek wisata alam, religi (spiritual) dan olahraga.
“Ini bisa kita sinkronkan dengan Kabupaten Cirebon dan layak diterapkan,” tuturnya.
Ia mengaku, hasil kunjungan itu selanjutnya akan ditindaklanjuti melalui rapat kerja pembahasan di Pansus I tentang BUMDes.
Sambil nanti meminta Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) menyinkronkan dengan semua desa di Kabupaten Cirebon.
“Sejauh ini, BUMDes di kita sudah ada, namun mayoritas mati suri. Tidak berkembang. Nah, kita akan membahas regulasi yang berkaitan dengan BUMDes. Tujuannya supaya BUMDes bisa maksimal,” terangnya.
Ia mengakui bahwa selama ini SDM BUMDes tidak memumpuni. Ditambah, masih ada ego sektoral kuwu. Tapi, setelah belajar di daerah lain, pihaknya mendapat tambahan pengetahuan. Setelah nanti dibahas dalam rapat pansus dan menjadi perda, harus ditindaklanjuti dengan membuat perbup. “Sehingga, DPMD bisa membina para kuwu,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bangli, Satria mengatakan, pengelolaan BUMDes di Kabupaten Bangli sudah berjalan sejak 2015 lalu. Sehingga, bisa menghasilkan Pendapatan Asli Desa (PAD). Pengelolaannya murni dikelola oleh desa.
“Pengelolaan BUMDes ini bekerja sama dengan pemerintah daerah. Di Bangli, kita suport anggarannya. Sehingga keberadaan BUMDes bisa dirasakan oleh masyarakat sekitar,” paparnya.
Di Bangli juga, tambah Satria, DPMD-nya proaktif melakukan monitoring dan evaluasi tentang perkembangan desa. “Karena kami bersepakat membangun Bangli dari desa, sebelum ada intervensi dari pemerintah pusat,” pungkasnya. (sam)
Pembentukan Raperda BUMDes Mendesak
