CIREBON – Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Cirebon mencatat jumlah penduduk miskin di Kota Cirebon pada bulan maret tahun 2019 lalu, mengalami penurunan dibandingkan dengan penduduk miskin pada bulan maret 2018.
Namun demikian, indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinanya justru mengalami kenaikan. Masing masing 1,23 persen dan 0,19 persen.
Pada maret 2018, BPS mencatat ada 28,03 ribu (8,88 persen) penduduk Kota Cirebon yang berada di bawah garis kemiskinan. Sementara pada Maret 2019, angkanya mengalami penurunan 0,43 persen dibanding tahun 2018.
Kenaikan nilai indeks ini mengindikasikan bahwa rata rata pengeluaran penduduk miskin cenderung semakin jauh dari garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin besar.
Parameter garis kemiskinan yang digunakan oleh BPS sendiri mengacu pada pengeluaran perkapita penduduk perbulan sebesar Rp444.574 ribu. Naik sebesar Rp17.836 dibanding tahun sebelumnya, yakni Rp426.738 perkapita penduduk perbulan.
Menyikapi hal itu, Kepala Bidang Sosial Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DSP3A) Kota Cirebon, Aria Dipahandi mengatakan, Berdasarkan Basis Data Terpadu (BDT) atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial, tahun lalu terdapat sebanyak 28.383 Kepala Keluarga (KK) di Kota Cirebon yang masuk kategori penyandang masalah kesejahteraan sosial.
Terkait dengan peningkatan angka keparahan kemiskinan yang dicatat oleh BPS, pihaknya yakin dengan beberapa program pengentasan kemiskinan oleh Kemensos seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Program Sembako dan Program Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBIJK) akan berdampak pada penurunan angka kemiskinan serta indeks keparahan kemiskinanya.
“Dengan program program tersebut, ditambah dengan program yang dianggarkan dari APBD, angka kemiskinan akan semakin turun,” ucap.nya
Hal tersebut bisa dilihat dari graduasi mandiri oleh Keluarga penerima manfaat PKH yang mengalami peningkatan. Sementara untuk mengcover penduduk yang mengalami keparahan kemiskinan, pihaknya akan melkaukan pendataan ulang.
DSP3A sendiri rencananya akan melakukan verivikasi dan validasi data kesejahteraan sosial. Hal itu dilkaukan supaya program bantuan yang diberikan pemerintah lebih tepat sasaran. Namun karena adanya pandemi corona, verval yang dijadwalkan dilakukan pada bulan maret akan terpaksa ditunda.
“Kemungkinan akan dilakukan pada bulan april. Dengan kondisi seperti ini, kemungkinan mekanisme nya juga akan berbeda. Menyesuaikan dengan protokol kesehatan,” pungkasnya. (awr)
Penduduk Miskin Turun, Tapi Keparahan Kemiskinan Naik
