SUMBER – Pertemuan sejumlah pihak penanganan masalah Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kabupaten Cirebon harus ditindaklanjuti. Setidaknya, mampu meminimalisir gejolak di tengah masyarakat. Sebab, penyaluran PBNT di Kabupaten Cirebon terlalu rumit.
Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon, Siska Karina SH MH mengatakan, pergerakan Komisi IV DPRD untuk masalah BPNT ini memang belum maksimal. Namun, sudah banyak yang dilakukan Komisi IV agar penyelenggaraan BPNT di Kabupaten Cirebon berjalan sesuai aturan yang ada.
Upaya pemerintah daerah dengan melakukan pertemuan dalam rapat yang menghadirkan banyak pihak, Senin (23/11) lalu, jangan sampai tanpa ada tindaklanjut yang jelas. Apalagi, dalam pertemuan tersebut menghadirkan perwakilan pedagang yang menjual komoditi pangan.
“Tinggal tergantung eksekutifnya. Setelah bupati memanggil dan rapat bersama dinsos, TKSK, pedagang, serta lainnya, ada tindaklanjut apa? Jadi jangan dipanggil terus hilang, tanpa ada tindak lanjut yang jelas,” ujar Siska kepada Radar Cirebon, kemarin (26/11).
Bahkan, kata politisi Partai Golkar itu, berdasarkan informasi yang didapat, Bupati Cirebon H Imron bakal menggelar rapat bersama dinsos, TKSK, dan bank penyalur, mengenai masalah mesin edisi, kartu error, dan lainnya, dalam program bantuan sosial dari pemerintah pusat tersebut.
Namun, kata dia, sejauh ini Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon belum mendapatkan informasi akan dilibatkan atau tidak dalam rapat tersebut. “Harusnya Komisi IV juga diundang. Karena sejauh ini belum ada informasi kita akan diundang atau tidak dalam rapat itu,” ungkapnya.
Dia menyampaikan, untuk menangani masalah BPNT, Dinsos Kabupaten Cirebon, informasinya, tengah konsultasi ke Bagian Hukum Setda, untuk mengkaji regulasinya. “Harusnya jangan terlalu lama. Agar permasalahan BPNT ini segera ada penyelesaian. Harusnya ada tindaklanjut juga. Jadi bisa mengukur, ini masalah selesainya kapan. Kalau dalam pedum (pedoman umum), memang jelas, komoditi pangan lokal ini harus diakomodasi dalam program BPNT,” imbuhnya.
Siska kembali menegaskan, sebenarnya Komisi IV sudah lebih awal terjun ke lapangan terkait permasalahan BPNT. Dan hasilnya mendapat banyak temuan masalah di lapangan dalam dugaan penyalahgunaan BPNT yang dilakukan oleh para oknum.