Dia menjelaskan, F-PPP sebagai bagian dari koalisi pemerintahan tetap mendukung penuh keputusan Presiden Jokowi dan juga mengingatkan jika ada hal-hal yang tidak sesuai ataupun bertentangan dengan aspirasi publik. “PPP sama sekali tidak anti investasi. Kami mendukung investasi yang membangun bukan investasi yang merusak,” ujarnya.
Ia menyarankan agar para menteri dan orang-orang di lingkaran Presiden untuk selalu berhati-hati dalam memberikan masukan ataupun menyusun draft keputusan.
Sementara itu, pihak Istana membantah keputusan Presiden Jokowi mencabut lampiran perpres itu sebagai tanda tanda tidak melibatkan kelompok masyarakat dalam perumusannya. Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Donny Gahral Adian mengatakan, pihaknya dalam merumuskan kebijakan selalu meminta partisipasi masyarakat.
Namun, ada kebijakan yang memang harus diubah mengingat dinamika yang terjadi di baliknya. “Saya kira sudah ada pelibatan, tapi memang dalam perkembangan terakhir, ada aspirasi dari berbagai kelompok untuk merevisi, mengevaluasi kembali perpres tersebut. Sebetulnya perpres tersebut kan mengenai investasi, tettapi memang ada lampiran terkait minol (minuman beralkohol),” kata Donny saat dikonfirmasi JPNN, Selasa (2/3).
Donny mengatakan, Presiden Jokowi mendengar masukan dari rakyat mengenai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Dia juga meyakini pencabutan perpres tersebut tidak akan berdampak buruk bagi investasi. “Saya kira presiden mendengar aspirasi dari rakyat, dari umat, dan mengambil keputusan yang cepat dan tepat untuk mencabut lampiran itu. Saya kira ini dinamika,” katanya.
Ia juga tidak sepakat pemerintah dianggap tak konsisten karena menarik kembali kebijakannya saat ada desakan dari publik. Donny memandang tidak semua peraturan atau perundangan akan dicabut ketika ada keriuhan publik. “Ini salah satu saja dan memang dinamika terakhir mengisyaratkan bahwa lembaran yang mengatur investasi minol perlu dievalusasi,” sambungnya.
Meski demikian, Donny menegaskan, peristiwa ini akan menjadi masukan berharga dalam penyusunan perpres atau peraturan pemerintah (PP) ke depan. “Setiap peraturan pasti akan mengakomodasi semaksimal mungkin suara publik,” pungkas Donny.
Lampiran perpres miras itu memang menuai banyak penolakan. Seperti disampaikan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siradj. Ia tegas menolak rencana pemerintah yang menjadikan industri minuman keras keluar dari daftar negatif investasi. Menurut Kiai Said, Alquran telah jelas mengharamkan miras karena menimbulkan banyak mudarat.
Presiden Jokowi Luluh
