Ia mengatakan, seharusnya kebijakan pemerintah mendatangkan kemaslahatan bagi masyarakat. “Karena agama telah tegas melarang, maka harusnya kebijakan pemerintah itu menekan konsumsi minuman beralkohol, bukan malah didorong untuk naik,” tegas kiai asal Cirebon itu.
Melihat bahaya sebagai dampak negatif yang jelas dari miras, sambung Kiai Said, sudah seharusnya dicegah dan tidak boleh ditoleransi. “Kalau kita rela terhadap rencana investasi miras ini, maka jangan salahkan kalau nanti bangsa kita rusak,” ucapnya.
Sebelumnya, Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin meminta lampiran perpres miras itu dikaji ulang. Pria kelahiran Majalengka tersebut mengatakan pendapatan dari industri miras tak siginifikan. “Ada beberapa pertimbangan. Yang pertama, ternyata pendapatan industri miras tidak terlalu signifikan. Bulan Januari 2021 negara hanya mendapat pemasukan sekitar Rp250 miliar,” kata politisi PDIP itu melalui siaran pers yang diterima koran ini, Senin (1/3).
Pertimbangan kedua, lanjutnya, dengan adanya investasi besar-besaran di sektor miras, tidak mustahil penyebaran miras di Indonesia akan meningkat. “Jika kontrolnya kurang ketat akan berdampak negatif pada kebiasaan dan pola hidup masyarakat,” katanya.
Hasanuddin mengatakan banyak kejadian kriminal sebagai dampak mengonsumsi minuman keras. “Terbaru, ada oknum penegak hukum menembak 4 orang, 3 orang di antaranya sampai meninggal dunia. Itu lantaran mabuk,” tuturnya.
Pertimbangan lainnya, ujar Hasanuddin, penempatan investasi di wilayah tertentu, terlebih membangun pabrik miras, harus dengan dipertimbangan dengan sangat matang dengan mendengar suara masyarakat di wilayah itu. “Karena bagaimana pun pabrik miras di sebuah daerah akan berpengaruh terhadap masyarakat setempat. Kebijakan investasi harus bersifat masional,” tukasnya.
Hasanuddin menyarankan, untuk kebutuhan turis mancanegara di Indonesia sebaiknya dikembangkan pabrikan miras lokal yang lebih berkualitas, terutama untuk ekspor. Dan ini akan sangat membantu para pengusaha lokal di wilayah tertentu. “Saya lihat di beberapa wilayah sudah memiliki potensi untuk itu,” tandasnya. (khf/ono/tan/fin/jpnn)
Presiden Jokowi Luluh
