“Mungkin kalau layanan pembuatan SKTM itu tadinya di tengah, saya pindah ke depan agar pelayanan publik itu ditempatkan di bagian paling depan dari komplek kantor. Di sana juga terpampang informasi produk pelayanan dan program apa saja yang bisa diakses oleh masyarakat,” ujarnya.
SKPD lainya yang mendapatkan nilai 90,00 adalah Kantor Penanggulangan Bencana Daerah (KPBD). Kepala KPBD, Ir Agung Sedijono juga tidak mengetahui adanya proses survei tersebut. Dia memperkirakan prosesnya dilakukan secara online kepada responden yang menerima manfaat dari pelayanan yang sesuai dengan tupoksi pada KPBD.
“Mungkin selama ini yang kita lakukan dalam upaya pra bencana, mitigasi, saat bencana kedaruratan, sampai dengan proses rekonstruksi dan rehabilitasi pasca bencana, dirasa memuaskan oleh penerima manfaat dari pelayanan kami,” ujarnya.
Karena menurutnya, memang seetiap hari di KPBD selalu ada petugas Pusdalops yang standby menerima laporan pengaduan terjadinya suatu peristiwa bencana.
Satu regu terdapat 24 orang, dibagi dalam satu hari ada dua shif yang masing-masing berisi 6 orang. Sisanya piket cadangan yang ketika memerlukan tenaga tambahan siap dihadirkan ke lokasi bencana.
Kendati demikian, hasil survei tersebut tetap menimbulkan pertanyaan. Terutama bila mengacu pada keterangan Bagian Organisasi, bahwa pelaksana survei adalah OPD. Dengan tujuan mengetahui IKM dari layanan publik miliknya.
Sayangnya, para kepala OPD tersebut justru tidak merasa menyelenggarakan survei. Bahkan ada survei pun tidak tahu sama sekali. (azs)
Simpang Siur Survei IKM
