“Tetapi kalau ini mutlak soal penderitaan rakyat, ya tentu harus segera dan secepatnya lakukan koordinasi lintas sektoral. Termasuk kita Komisi 2 menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam soal bagaimana mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Kuningan. Perlu kiranya koordinasi yang intensif (dengan eksekutif) dalam rangka mengatasi soal kemiskinan ini,” imbuhnya.
Ikut menambahkan, anggota DPRD Kuningan Fraksi Demokrat, yang saat ini selaku Ketua Komisi 2 DPRD, Ranny Febriani SS MHum. Menurutnya, permasalahan kemiskinan ini tentu saja bukan hanya PR (Pekerjaan Rumah) besar bagi Komisi 2, tetapi sudah tentu menjadi PR pemerintah, dalam hal ini eksekutif dan legislatif.
“Hanya saja mungkin karena Komisi 2 membidangi ekonomi, ya menjadi yang paling disoroti. Tentu saja hal yang sangat wajar ketika berbicara kemiskinan sudah tentu berkaitan erat dengan perekonomian. Namun saya rasa aspek lain pun memiliki porsi tersendiri dalam hal ini,” kata Rany.
Seperti yang dikatakan rekannya di Komisi 2 Yaya, kata Rany, sudah sepatutnya semua elemen bekerjasama dalam pengentasan kemiskinan ini. Baik bidang pembangunan, pemerintahan, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
“Sesuai bidang dan tupoksinya masing-masing, seluruh komisi yang ada di legislatif dapat bersinergi dengan mitra kerjanya di eksekutif dalam pengentasan kemiskinan ini. Komisi 2 yang memang concern-nya dalam bidang perekonomian, tentu saja kerja bareng dengan para mitra kerja. Kami merekomendasikan kepada para mitra kerja, untuk dapat memfokuskan kegiatan kedinasan untuk percepatan pengentasan kemiskinan,” tandasnya.
Sebagaimana telah disampaikan dalam rapat kerja terdahulu, masih kata Rany, sudah terbahas bahwa salah satu indikasi Kuningan menjadi kabupaten termiskin itu karena kedalamannya yang ternyata terpaut jauh. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan sosial di masyarakat.
“Berarti bisa saja pembangunan yang kurang merata, karena ternyata ada 14 kriteria penilaian dalam menentukan kategori miskin atau tidak. Ini yang harus menjadi acuan bersama, mulai dari luas tanah minimal, tipe dinding dan lantai rumah, makanan pokok yang dikonsumsi, hingga berapa kali makan dalam sehari,” sebut Rany.
“Belum lagi garis kemiskinan Kabupaten Kuningan ini kan Rp340.775 per kapita per bulan. Kalau ada warga yang dalam sebulan hanya mendapatkan uang di bawah jumlah itu, maka ia miskin, meski bedanya hanya satu angka. Ini yang mungkin harus dipahami bersama. Karena kalau dari jumlah penduduk miskin Kuningan, justru berada di peringkat 13,” imbuhnya.
Suara Aleg soal Kemiskinan
