CIREBON – Wacana bakal dilakukanya refocusing sebagian pos belanja daerah pada postur APBD 2021 untuk dialokasikan menjadi belanja tidak terduga (BTT) penanganan covid-19, peluangnya cukup terbuka lebar. Mengingat plot anggaran penanganan covid-19 jumlahnya masih minim.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Cirebon, Drs H Agus Mulyadi MSi mengakui, plot anggaran penanganan covid-19 pada APBD 2021, nilainya masih lebih kecil dibanding tahun 2020. Atau dibanding dari hasil refocusing menjadi pos BTT.
Misalnya, kata Sekda, di sektor kesehatan, anggaran operasional yang disiapkan baru menyentuh Rp6 miliar. Dengan rincian Rp4 miliar untuk operasional termasuk kegiatan swabtes masal sebanyak 5 ribu sasaran, serta Rp2 miliar untuk perpanjangan sewa hotel dan tempat isolasi.
“Sebetulnya kalau untuk operasional penanganan covid-19 sudah disiapkan untuk 12 bulan di tahun 2021. Sektor kesehatan, sektor dampak sosial ekonomi masyarakat dan sektor lainya. Tapi memang tidak sebesar yang BTT tahun ini,” ujar sekda, kepada wartawan, Selasa (2/12).
Menurutnya, yang awalnya menjadi keresahan adalah belum teranggarkan adaah dana untuk pengadaan vaksin. Karena estimasi kebutuhan kegiatan tersebut cukup besar. Mengacu pada hitung-hitungan calon sasaran penerima vaksin di kota Cirebon yang dirancang dinas kesehatan, setidaknya diperlukan Rp30 miliar.
Sedangkan yang sudah dianggarkan di APBD baru Rp4 miliar. Itupun sifatnya kegiatan operasional penanganan covid-19, termasuk penyiapan tenaga medis yang menjadi petugas injeksi vaksin. Belum dengan pengadaannya. “Kalau menghitung estimasi calon penerima vaksin di Kota Cirebon, kebutuhannya bisa sampai Rp30 milyar,” ungkapnya.
Namun, belakangan pemkot bisa bernafas lebih lega setelah Presiden Jokowi menyatakan vaksin diberikan gratis kepada seluruh rakyat dengan biaya yang ditanggung negara. Apalagi, menteri keuangan telah menyiapkan skema anggaran Rp52 triliun untuk program vaksinasi covid-19.
Meski demikian, belum bisa dipastikan anggaran tersebur dapat meng-cover seluruh kebutuhan pendanaan covid-19 bagi masyarakat sasaran, atau hanya sebagian. Kalau hanya sebagian, tentu akan ada pembagian sumber pendanaan yang ditanggung oleh pemerintah daerah baik itu provinsi maupun kabupaten/kota.
“Ketika anggaran turun dari pusat tidak full, tentu harus ada sharing pendanaan dari APBD, karena sudah ketok palu, pakai skema BTT lagi. Itu untuk kegiatan vaksin saja, belum lagi kegiatan operasional penanganan covid-19 kalau dibutuhkan kembali penambahannya,” tuturnya.