Harapanya, tambah Sholeh, tahun 2021 anggaran itu sudah diplot untuk kesejahteraan honorer di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon. Hitungannya, membutuhkan alokasi anggaran Rp45 miliar per tahun. Dari dinas pendidikan sendiri, siap menyiapkan anggaran Rp10 miliar. Sementara alur sisanya, tegantung kepada pemerintah daerah. “Harapan kami tentunya ada perhatian pemerintah daerah kepada guru honorer,” imbuhnya.
Hal senada disampaikan Pembina FHPTK Kabupaten Cirebon, Muh Rukhyat Zain. Menurutnya, pencantuman honorarium guru pengganti bisa melalui SK bupati yang merupakan turunan dari perbup. Sesuai pengejawantahan dari perbup itu sendiri. Seperti mencantumkan usulan standar biaya untuk honorer.
“Perjuangan kita memperjuangan kesejahteraan guru honorer itu panjang. Tapi, kami juga menyadari, di tahun ini tidak ada anggaran. Setidaknya, rencana itu disusun mulai sekarang untuk dimasukkan di tahun 2021,” tuturnya.
Dia menjelaskan, dampak pandemi sangat luar biasa bagi honorer. Sebab, tidak sedikit honorer yang mendapatkan tambahan penghasilan dari hasil jualan di kantin sekolah. “Ini yang luput dari pemerintah,” tukasnya.
Pria yang akrab disapa Zain itu mendorong pemerintaan agar guru honorer dapat mengikuti Pendidikan Profesi Guru (PPG). Sebab, PPG bisa diajukan ke kementerian untuk mendapatkan tunjangan. Besarnya, Rp1,5 juta. “Kalau pemerintah berhasil guru honorer masuk ke PPG, kemudian insentif dari pemerintah daerah niminal Rp500 ribu. Penghasilan guru honorer itu mendekati angka UMK. Dan kami (FHPTK, red) berhasil memperjuangkan PPG sebanyak 125 orang dari SD dan SMP,” pungkasnya. (sam)
Tinggal Menunggu Tandatangan Bupati
