CIREBON – Seluruh kekosongan jabatan strategis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon akhirnya terisi. Sekitar 99 persen penempatan jabatan hasil mutasi dan open bidding Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) eselon II tak jauh berbeda dari prediksi Radar Cirebon.
Penyerapan anggaran di masing-masing SKPD pun diharapkan bisa maksimal. Setelah perwakilan 492 pejabat eselon II, III dan IV dilantik dan sumpah jabatan di gedung Setda melalui video teleconference, kemarin (3/4).
“Alhamdulillah, setelah semua ASN Eselon II, III dan IV dilantik, saya merasa plong (lega, red). Tinggal bagaimana ASN bisa berlari dalam bekerja,” ujar Imron, usai melantik 492 ASN melalui teleconference, kemarin (3/4).
Imron menjelaskan, mundurnya pelaksanaan mutasi dari hari ke hari, minggu ke minggu, bahkan bulan ke bulan, bukan karena tekanan siapapun. Tapi, semua dilakukan penuh perhitungan. Bahkan, ditempuh melalui prosedur yang ada.
“Memang rencana pelaksanaan mutasi itu terakhir tanggal 1 April, namun diundur. Tapi ada ASN yang pensiun tepat tanggal 1 April-nya. Jadi tanggung. Masa harus Plt lagi. Mending sekalian. Ditambah beberapa waktu lalu, camat Dukupuntang meninggal dunia,” paparnya.
Menurut dia, digelarnya mutasi di tengah wabah corona, sama sekali tidak melanggar aturan. Sebab, pihaknya sudah berkoordinasi dengan kemendagri serta Kapolresta. Hasilnya, diizinkan. Namun melalui video teleconference.
“Kalau tidak digelar saat ini, dan menunggu wabah corona selesai, akan ada masalah buat jalannya roda pemerintahan Kabupaten Cirebon. Hal itu karena, banyak pejabat yang sudah pensiun dan harus diganti,” jelasnya.
Politisi PDI Perjuangan itu menegaskan, rotasi mutasi kali ini murni kerja keras Baperjakat, dan hasil assessment. Kalau saja masih ada orang yang menuduh bahwa mutasi kali ini masih ada tekanan dari pihak luar, ia tidak mempermasalahkan.
“Silakan saja. Itu hak mereka. Apalagi, seperti yang disampaikan Abraham. Tapi yang pasti, semua murni sesuai kinerja tanpa ada tekanan pihak manapun. Bahkan, ketika ada rencana hasil mutasi di PTUN-kan silakan saja. Wajar, dalam kebijakan itu, ada yang suka dan tidak,” pungkasnya.
Seperti diketahui, sebelumnya Drs Abraham Mohamad MSi mengaku, menerima apa yang menjadi keputusan bupati. Sebab, rotasi dan mutasi ASN di dalam pemerintahan merupakan hal yang biasa. Namun, ada rasa kecewa dari keputusan yang diambil oleh Badan Petimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat). “Apa karena hanya beda pendapat, saya disimpan menjadi staf ahli?” kata Abraham yang saat ini menjabat Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Setda Kabupaten Cirebon, kemarin (2/4).
Yang Tidak Terima, Silakan PTUN !
