Utak-Atik Pemilu 2024

SDM PEMILU JANGAN ASAL
Sementara itu, lembaga penyelenggara pemilu diminta menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten untuk menghadapi Pemilu 2024 mendatang. Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang mengatakan dalam proses seleksi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) jangan asal ambil.
“Siapkan SDM yang cukup dan benar-benar sehat sehingga tidak asal ambil seperti selama ini. Misalnya yang dijadikan panitia pemungutan suara (PPS) tidak paham tugasnya,” kata Junimart Girsang di Jakarta, Selasa (8/6).
Dia mengakui KPU dan Bawaslu sudah mengajukan anggaran untuk tahapan Pemilu 2024 dan Komisi II DPR ingin Pemilu Serentak pertama itu tidak menimbulkan korban seperti Pemilu 2019. Karena itu, menurut dia, KPU dan Bawaslu harus mempersiapkan SDM sejak tahapan pemilu mulai dari pendaftaran hingga penghitungan suara. “Semua tahapan pemilu, mulai pendaftaran sampai penghitungan suara. Untuk melaksanakan itu ada berbagai tahapan dan SDM harus disiapkan,” ujarnya.
Politisi PDI Perjuangan itu menjelaskan Komisi II DPR akan membahas terkait anggaran yang telah diajukan KPU, Bawaslu, dan DKPP untuk tahapan Pemilu 2024, pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang rencananya akan digelar besok (9/6).
Menurut dia, ketiga lembaga tersebut sudah mengajukan anggaran untuk pelaksanaan Pemilu 2024 kepada Komisi II DPR namun belum didalami dan diputuskan. “Besok akan bahas anggaran, nanti bisa dilihat. Ini bukan hanya untuk anggaran tahun 2022, karena tahapan Pemilu 2024 sudah berjalan tahun depan. Kami akan segera putuskan karena tahapan Pemilu 2024 akan segera mulai tahun depan,” tandasnya.
RESPONS PARTAI POLITIK
Dari sisi parpol, sebelumnya sejumlah politisi di Cirebon juga sudah mengomentari pesta demokrasi yang akan digelar serentak di 2024. Seperti Ketua DPD PKS Kabupaten Cirebon Junaedi ST. Dia mengatakan Pilkada 2024 akan sangat menarik. Semua parpol akan fight berebut perolehan suara di pileg nanti.
“Semua parpol punya peluang. Dan akan bertarung penuh di 2024 nanti. Karena tidak lagi bersandar di hasil Pileg 2019 lalu. Yang 20 persen dari perolehan kursi di parlemen. Bisa mengusung satu paket,” ujar Junaedi usai agenda Rakerda DPD DPD PKS Kabupaten Cirebon, Minggu (6/6).