Ia mengaku, pileg dan pilkada yang diserentakkan itu memang terlalu singkat waktunya. Namun, domain keputusan dan kebijakan politik pemerintah pusat itu harus tetap dijalankan. “Ini keputusan politis. Kami di daerah tidak bisa bicara lebih dalam. Kita hanya bisa mempersiapkan perangkat untuk merajut kemenangan di pesta demokrasi itu,” ucapnya.
Sementara Bendahara DPC PDIP Kabupaten Cirebon Rudiana SE mengatakan keputusan pemerintah pusat dalam pelaksanaan pemilu di 2024 menguntungkan PDIP. Sebab, mengusung satu pasangan calon bupati dan wakil bupati bisa dikejar.
“Saat ini kursi PDIP di parlemen hanya 8. Merosot. Dari Pemilu 2014 yang 11 kursi. Jadi ketika pileg yang bakal dihelat Februari 2024, menjadi semangat kita untuk merebut kembali pucuk pimpinan DPRD dan mengusung satu paket,” ujar Rudiana kepada Radar Cirebon, Senin (7/6).
Menurutnya, kabar pilkada digelar setelah pileg menjadi spirit bagi pengurus partai dari tingkat daerah sampai pusat. Maka, konsolidasi kader terus dilakukan. Diharapkan, di pileg nanti perolehan kursi PDIP di parlemen kembali naik. Targetnya 14 kursi. Sama seperti di pileg 2009. Minimalnya 10 kursi. “Kesempatan kita begitu besar. Merebut simpati masyarakat. Dan mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap PDIP,” terangnya.
Ia menjelaskan, ketika hasil pileg 2019 yang digunakan maka PDIP untuk mengusung pasangan calon harus berkoalisi. Namun, tidak menutup kemungkinan di 2024 PDIP akan berkoalisi, meskipun nanti bisa mengusung satu paket. “Artinya tiket rekomendasi ketika memenuhi persyaratan dari hasil pileg 2024, mengusung satu paket. Kita juga membuka peluang bagi parpol lain untuk berkoalisi,” ungkapnya. (abd/sam/FIN)
Utak-Atik Pemilu 2024
