Sementara itu, DPP PDI Perjuangan (PDIP) menolak adanya gagasan masa jabatan presiden tiga periode. Presiden Jokowi juga disebut tidak pernah berpikir menjadi presiden tiga periode.
“Gagasan tentang masa jabatan presiden ditambah menjadi 3 periode ini jelas jauh dari pandangan dan sikap politik PDIP. Isu tiga periode kalau kita lihat Pak Jokowi, bolak-balik beliau sudah mengatakan tidak pernah berpikir menjadi presiden tiga periode,” tegas Ketua DPP PDIP di Jakarta, Minggu (20/6).
Presiden Jokowi, lanjut Basarah, menganggap orang-orang yang memunculkan gagasan tiga periode tersebut mau cari muka, mau nampar muka, dan bahkan ingin menjerumuskan. “Kalau subyeknya sudah tak mau, saya kira sangat tak elok konstitusi dipermainkan hanya untuk kepentingan orang per orang,” imbuhnya.
Selain itu, PDIP juga menolak adanya narasi presiden dipilih MPR. Basarah menyebut jika ada amandemen, PDIP ingin amandemen terbatas. Yakni supaya MPR bisa menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). “Sama sekali tidak pernah membahas presiden dipilih MPR. PDIP ingin amandemen terbatas. Artinya tidak mau melebar ke mana-mana. Hanya menambah satu ayat di pasal 3 UUD 1945. Yaitu MPR diberikan wewenang untuk menetapkan haluan dan haluan pembangunan nasional,” paparnya.
Basarah menjelaskan adanya amandemen agar MPR menetapkan GBHN itu agar pembangunan nasional terus berlanjut. Sehingga, ketika pemimpin berganti program pembangunan nasional tidak berhenti.
“PDIP akan menarik diri dari agenda amandemen terhadap UUD 1945 jika mengarah kepada perubahan masa jabatan presiden. Apalagi misalkan gagasan tentang masa jabatan presiden ditambah menjadi tiga periode,” pungkas Basarah. (rh/fin)
Mayoritas Tak Mau Jokowi Maju 2024
