CIREBON, RadarCirebon.id – Anggota Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat Bambang Mujiarto ST menyebut, peran aktif pemerintah dalam pengembangan industri rotan di Kabupaten Cirebon mutlak diperlukan.
Namun, ia merasa, peran pemerintah, dalam hal ini pemerintah provinsi, masih belum optimal. Sehingga, potensi terkait pengembangan industri rotan di Kabupaten Cirebon masih jauh dari harapan.
Hal itu ia sampaikan saat kunjungan kerja Komisi II DPRD Jawa Barat ke Kabupaten Cirebon, Kamis 2 Februari 2023. Dikatakan Bambang, kegiatan pemasaran terdiri dari beberapa hal.
Baca Juga:IKD ASN dan Warga Kota Cirebon Baru 875 Orang, Antre Dulu Biar RapiTunjangan PNS, PPPK, TNI, Polri dan Pensiunan Segera Cair, Angka Nominalnya bikin Geleng-geleng Kepala
Dari mulai produk, syarat administrasi, perjalanan barang, dan pasar tujuan. Pemerintah, kata dia, belum terlihat optimal dalam persoalan-persoalan tersebut. Sehingga, industri rotan banyak menemui hambatan terkait pengembangan pasarnya.
Yang pertama, Bambang menyebut, persoalan bahan baku. Cirebon yang merupakan daerah industri besar rotan, tidak punya tanaman rotan. Hal ini tentunya membuat ketergantungan bahan pada daerah lain. Seperti diketahui, bahan baku sangat vital untuk produksi.
“Kita punya industri besar rotan, tapi harus diakui bahwa untuk bahan baku, kita sangat tergantung dari daerah lain. Sehingga, jika ada persoalan di bahan baku, maka akan memengaruhi industri rotan Cirebon,” ujarnya.
Selain itu, kata dia, setelah persoalan tersebut, masalah lainnya yang juga pelik adalah urusan pengiriman barang keluar negeri. Hal ini karena, pasar rotan memang menyasar negara-negara di Eropa dan Asia, serta negara lainnya untuk menjadi pasar dari kerajinan rotan.
“Rotan ini pasarnya di luar negeri. Yang tidak bisa dipastikan itu, dolar dan harga BBM yang menyebabkan biaya pemasaran naik sewaktu-waktu,” imbuhnya.
Selain itu, kata dia, industri rotan kini bersaing dengan pasar global. Karena saat ini, industri rotan tidak hanya di Indonesia.
“Kalau mau industri rotan kita ini bisa berbicara banyak, maka harus ada peran pemerintah. Kita tidak boleh lagi bergantung pada broker-broker yang mencari untung. Sementara pengrajin kita dan industri kita kesulitan berkembang,” bebernya. (dri)