RADARCIREBON.ID -Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Cirebon mencatat, realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) masih rendah. Hingga akhir Agustus 2025, dari target Rp51,57 miliar, baru terkumpul Rp23,05 miliar atau sekitar 44,70 persen.
Kepala Bapenda Kabupaten Cirebon, Erus Rusmana MSi, tidak menampik capaian tersebut masih rendah.
Menurutnya, hal ini menjadi pekerjaan rumah yang harus segera dikejar dalam sisa waktu tahun berjalan.
Baca Juga:Capai Pedalaman, Layanan JKN Telah Mencapai 98,45 Persen Ummada Cirebon Gandeng Industri Rumahan
“Kami terus berupaya melakukan percepatan penarikan agar target yang ditetapkan dapat tercapai,” ujar Iyus sapaan akrabnya, Minggu (21/9).
Rendahnya realisasi, kata Iyus, dipengaruhi beberapa faktor. Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak masih rendah, ditambah keterbatasan petugas dalam melakukan penagihan hingga ke desa-desa. Dan kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih pasca pandemi juga ikut memengaruhi.
“Ada yang menunda karena faktor ekonomi, ada juga yang menunggu jatuh tempo tanpa sadar keterlambatan justru menambah beban,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, seretnya realisasi PBB-P2 berdampak langsung pada ruang fiskal daerah. Alasannya, pajak merupakan salah satu penopang utama Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga capaian yang tidak maksimal bisa mengganggu pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik.
“Pajak yang dibayarkan masyarakat akan kembali dalam bentuk pembangunan di wilayah masing-masing. Ini yang perlu disadari bersama,” ucapnya.
Lebih lanjut, dikatakan Iyus, pihaknya menargetkan percepatan realisasi pada triwulan terakhir 2025.
Meski berat, pihaknya optimistis dengan sinergi perangkat desa, camat, dan wajib pajak bisa mendorong target penerimaan lebih mendekati angka yang diharapkan.
Baca Juga:Edukasi Bencana Kini Cukup Scan QR CodePHRI Cirebon Minta Diskon Pajak Hotel, Supaya Usaha Tak Lesu
Meski secara umum masih rendah, Erus menyebut ada beberapa kecamatan yang patut diapresiasi. Kecamatan Sumber, misalnya, bahkan sudah melampaui target dengan realisasi Rp1,60 miliar atau 104,23 persen.
Namun sebagian besar kecamatan masih jauh di bawah rata-rata. Kecamatan Kaliwedi baru mencapai Rp154,93 juta dari target Rp750,79 juta atau 20,63 persen. Lemahabang tercatat 24,52 persen, sementara Gegesik hanya 24,31 persen.
“Di satu sisi ada kecamatan yang mampu mencapai target, tapi di sisi lain masih banyak wilayah dengan tingkat kepatuhan rendah. Ini menjadi fokus evaluasi kami ke depan,” pungkasnya. (sam)