Ia pun mendorong adanya pembaruan data secara berkala yang diumumkan kembali ke publik. Seluruh jenis bantuan, mulai dari BPJS PBI, BPNT, hingga bansos lainnya, dinilai perlu dipajang secara terbuka di papan pengumuman desa.
“Minimal ada pembaruan dan diumumkan. Siapa penerima BPJS, BPNT, dan bansos lainnya, tempel di papan pengumuman,” tegasnya.
Iis menambahkan, sistem yang tertutup justru membuat kesalahan data terus berulang. Ia mengaku pernah secara terbuka mengumumkan penerima bansos yang berasal dari kalangan aparatur negara hingga tenaga medis.
Baca Juga:Merespons Sikap Yaya Anggota DPRD dari Fraksi PKS, Pengamat: DPRD Bukan Juru Bicara BupatiRangga Gumilar Promosi Jabatan, Inilah Formasi Baru Dishub Kuningan
“Kalau diam-diam tidak akan ketahuan. Dulu PNS yang menerima bansos saya umumkan, bahkan ada 33 dokter. Setelah diumumkan, mereka malu sendiri,” pungkasnya. (sam)