INDRAMAYU – Rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indramayu menggandeng pihak swasta dalam pengelolaan objek wisata milik daerah, menuai perhatian dari Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) DPC Indramayu. Organisasi tersebut menilai, kebijakan Pemkab Indramayu perlu dikaji secara matang, agar tidak mengabaikan kepentingan masyarakat dan keberlanjutan pariwisata daerah.
Ketua HPI DPC Indramayu, Nang Sadewo menegaskan bahwa sektor pariwisata mencakup berbagai aspek penting. Mulai dari pengelolaan destinasi, penguatan UMKM, hingga strategi pemasaran. Karena itu, pihak-pihak yang terlibat harus benar-benar memahami persoalan di lapangan, tantangan yang dihadapi, serta mampu menghadirkan solusi dan gagasan kreatif dalam mengembangkan pariwisata daerah.
“Pariwisata bukan hanya soal destinasi, tapi juga UMKM dan pemasaran. Semua pemangku kepentingan harus memiliki kapasitas, pemahaman, serta imajinasi untuk membawa pariwisata Indramayu berkembang,” ujar Nang Sadewo kepada Radar Indramayu, akhir pekan kemarin.
Baca Juga:TI Kota Cirebon Gelar Seleksi PPLPD Selama Dua HariDedikasi Sosial Berbuah Penghargaan, Bupati Kuningan Raih Anugerah Social Worker Indonesia Teladan
Pria yang akrab disapa Kang Sadewo itu menambahkan, kemajuan pariwisata daerah tidak cukup hanya mengandalkan political will kepala daerah. Diperlukan kekompakan lintas sektor serta sinergi pentahelix yang melibatkan akademisi, pelaku usaha, komunitas, pemerintah, dan media.
“Selain pentahelix, dibutuhkan kolaborasi yang inovatif dengan melibatkan enam unsur utama. Yaitu pemerintah, akademisi, dunia usaha, media massa, komunitas, serta didukung regulasi dan pemanfaatan teknologi informasi,” jelasnya.
Sadewo menilai, kolaborasi lintas sektor tersebut penting untuk menciptakan solusi yang menyeluruh dan berkelanjutan, baik dalam pengembangan ekonomi kreatif, mitigasi bencana, maupun khususnya sektor pariwisata, dengan mengoptimalkan potensi dan sumber daya masing-masing pihak.
Ia juga menyinggung keberadaan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (Riparda) Indramayu yang seharusnya menjadi acuan utama. Menurutnya, melalui FGD atau forum diskusi, pembahasan rencana strategis (renstra), serta pelibatan seluruh pemangku kepentingan pariwisata seperti pelaku usaha, organisasi pariwisata, Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), HPI, dan PHRI, seharusnya sudah tergambar arah dan langkah pengembangan pariwisata daerah.
“Jika semua itu dijalankan secara serius, tentu sudah ada peta jalan yang jelas. Apabila kemudian muncul wacana pengelolaan diserahkan kepada swasta, maka investor yang masuk juga harus jelas tujuan dan kontribusinya, bukan hanya mengejar PAD semata,” tegasnya.