Ia menyebut keuntungan koperasi nantinya dapat memperkuat Pendapatan Asli Desa (PADes). Sebagian hasil usaha tersebut diharapkan kembali digunakan untuk kepentingan warga.
Di sisi lain, Toto meminta setiap aspirasi desa tidak berhenti pada penyampaian lisan. Usulan harus dimasukkan ke dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Provinsi Jawa Barat agar memiliki pijakan dalam proses perencanaan dan penganggaran.
Ia menegaskan, setelah usulan tercatat dalam sistem, perjuangan politik anggaran tetap diperlukan agar dapat masuk prioritas program dan direalisasikan.
Baca Juga:Pendapatan Daerah Kuningan Turun Rp186 Miliar dalam Perubahan APBD 2026Komando Penaburan Benih Serentak 2026, Perhutani KPH Kuningan Targetkan 76 Ribu Bibit Pinus
“Kalau sudah masuk, nanti bisa saya kawal. Usulan itu harus dikawal supaya bisa direalisasikan,” pungkasnya. (ags)