RADARCIREBON.ID – Pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah menjadi kesempatan bagi anggota DPRD Jawa Barat untuk menyerap langsung aspirasi masyarakat.
Anggota DPRD Jabar dari Fraksi PAN, Toto Suharto SFarm APt, memanfaatkan agenda tersebut dengan mengunjungi Desa Nanggerangjaya, Kecamatan Mandirancan, Kuningan.
Kunjungan itu tidak hanya berfokus pada aspek administratif pemerintahan desa, tetapi juga menjadi ruang untuk melihat kondisi dan kebutuhan masyarakat. Terlebih, desa saat ini menghadapi tantangan pembangunan di tengah keterbatasan fiskal serta perubahan arah kebijakan pemerintah.
Baca Juga:Pendapatan Daerah Kuningan Turun Rp186 Miliar dalam Perubahan APBD 2026Komando Penaburan Benih Serentak 2026, Perhutani KPH Kuningan Targetkan 76 Ribu Bibit Pinus
Perwakilan Desa Nanggerangjaya menyambut kunjungan tersebut dan berharap kehadiran wakil rakyat dapat membuka peluang lebih luas bagi aspirasi pembangunan. Usulan yang disampaikan mencakup pembangunan fisik hingga program pemberdayaan masyarakat.
Toto menjelaskan, kunjungannya merupakan bagian dari tugas konstitusional DPRD, khususnya fungsi pengawasan. Sebagai anggota Komisi I, ia juga memiliki keterkaitan dengan Dinas Pemberdayaan Desa tingkat provinsi yang menjadi mitra kerja komisi.
Ia berharap kunjungan tersebut dapat menjadi sarana untuk mengetahui secara langsung kebutuhan warga di tingkat desa.
“Saya berharap kehadiran saya di sini bisa menyerap aspirasi warga. Saya berada di Komisi I dan mendapat tugas dari dewan untuk melakukan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan. Dinas Pemberdayaan Desa tingkat provinsi juga merupakan mitra kerja Komisi I,” katanya.
Selain menyerap aspirasi, Toto menilai Nanggerangjaya memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Kondisi lingkungan yang asri, udara sejuk, panorama pegunungan, serta aktivitas pertanian dinilai menjadi modal untuk memperkuat ekonomi berbasis desa.
“Desanya memang kecil, tetapi bersih, dingin, pemandangannya bagus, pegunungannya indah. Banyak tanaman pertanian dan masyarakatnya bertani,” ujarnya.
Namun, ia mengingatkan desa menghadapi tantangan akibat perubahan kebijakan fiskal, terutama berkurangnya Dana Desa. Kondisi tersebut membuat pemerintah desa harus semakin selektif dalam menentukan prioritas pembangunan.
Baca Juga:Bupati Dian Targetkan Kawasan Radius 500 Meter dari Balai Desa Andamui Bebas Rutilahu UNU Cirebon Terapkan Teknologi ATIFiC, Budi Daya Ikan Brek di Durajaya Makin Efisien
“Seluruh kepala desa di Indonesia mungkin sekarang sedang galau, mau seperti apa. Karena memang kondisi sekarang agak sulit akibat Dana Desa terpangkas,” ungkapnya.
Toto juga mendorong penguatan Koperasi Desa Merah Putih sebagai bagian dari upaya membangun kemandirian ekonomi desa. Menurutnya, koperasi membutuhkan dukungan sarana, prasarana, pendampingan, dan model bisnis yang jelas agar mampu memberikan manfaat bagi masyarakat.