“Komisi III DPRD Kuningan selanjutnya akan turun langsung ke Desa Randusari, untuk memverifikasi kondisi lapangan. Peninjauan itu dinilai penting, agar keputusan pemerintah tidak hanya bertumpu pada laporan administratif, tetapi berdasarkan fakta dan kondisi warga di lokasi,” ungkapnya.
DPRD menegaskan akan mengawal tindak lanjut persoalan tersebut. Sebab bagi warga, keberadaan bendungan semestinya tidak berubah menjadi sumber kecemasan baru. Jika risiko keselamatan dan kesehatan memang terbukti, maka pemerintah dituntut menghadirkan kepastian, termasuk melalui relokasi bagi warga yang berada di kawasan paling terdampak. (ags)