Menurutnya, narasumber dalam proses tersebut juga tidak hanya berasal dari Pemerintah Kota Cirebon, tetapi turut melibatkan pemerintah pusat.
“Kami akan mengundang para pihak. Siapa yang mengundang, ya Bapperida yang sudah mempersiapkan, yang jelas pasti anggota dewan termasuk stakeholder, perguruan tinggi. Bahkan narasumber juga tidak hanya dari pemerintah kota Cirebon, tapi juga dari pemerintah pusat,” terangnya.
Ia menjelaskan, skema KPBU APJ menjadi salah satu upaya pemerintah daerah mencari alternatif pembiayaan di tengah keterbatasan kapasitas fiskal. “Tentunya Pak Wali sangat berhati-hati karena ini bagian dari ikhtiar kita untuk menjalankan solusi pembiayaan kreatif,” ujar Iing.
Baca Juga:BPJS Aktif Baru 65 Persen, Soroti Pembiayaan, DPRD Buka Opsi Penerapan Subsidi SilangDana Desa Kabupaten Cirebon Dipangkas, Penyerapan Ikut Lambat
Menurut Iing, KPBU bukan hanya menjadi opsi pembiayaan bagi Kota Cirebon. Pemerintah pusat juga mendorong skema tersebut sebagai salah satu alternatif pembiayaan pembangunan, khususnya ketika kapasitas fiskal pemerintah terbatas.
Ia menyebut Pemkot Cirebon juga telah berkoordinasi dengan pemerintah pusat, termasuk Bappenas, untuk mendapatkan pendampingan dalam proses KPBU.
“Jadi KPBU ini sebenarnya bukan hanya di Kota Cirebon saja, tapi diarahkan dan disarankan sebagai solusi pembiayaan kreatif di tengah-tengah ketika pemerintah sedang ada keterbatasan kapasitas fiskal. Jadi solusi pembiayaan alternatif,” pungkas Iing. (cep)