RADARCIREBON.ID – Persoalan jalan lingkungan hingga ketidaksesuaian data penerima bantuan sosial menjadi aspirasi utama warga Desa Rajawetan, Kecamatan Pancalang, Kabupaten Kuningan, saat mengikuti kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun anggaran 2026 yang digelar anggota DPRD Jawa Barat Fraksi PAN, Drs. H. Toto Suharto, S.Farm., Apt., Senin (21/9/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Balai Desa Rajawetan tersebut dihadiri Kepala Desa Rajawetan Dedi Mulyadi Ruslan, lembaga kemasyarakatan desa, unsur Muspika Kecamatan Pancalang serta Barisan Relawan Toto Suharto (Barets). Sejumlah kebutuhan pembangunan desa disampaikan, mulai dari jalan lingkungan, masjid, balai desa, sekolah hingga lapangan dan sarana olahraga.
Kepala Desa Rajawetan Dedi Mulyadi Ruslan mengatakan, persoalan jalan menjadi salah satu kebutuhan yang paling banyak disampaikan masyarakat. Selain jalan desa, terdapat ruas yang selama ini menjadi akses warga dan berkaitan dengan kewenangan pemerintah daerah.
Baca Juga:Bazar Produk Unggulan Jajaran Koramil dalam Rangka HUT ke-81 TNIPDIP Soroti Penurunan PAD, Minta Pemkab Lakukan Rispoda dan Digitalisasi Retribusi
Menurut Dedi, perbaikan jalan tersebut penting karena menyangkut mobilitas masyarakat sekaligus akses menuju berbagai fasilitas dan pusat aktivitas warga.
“Prioritas sekarang masyarakat itu jalan. Karena kalau jalan rusak, dampaknya ke mana-mana. Masyarakat yang datang ke kota maupun orang dari luar yang datang ke desa juga merasakan kondisi jalan,” ujar Dedi.
Selain infrastruktur, pemerintah desa menerima keluhan masyarakat mengenai perubahan data desil yang berdampak pada kepesertaan sejumlah program bantuan sosial, termasuk PKH dan PBI Jaminan Kesehatan.
Dedi menyebut terdapat warga yang sebelumnya menerima bantuan, namun kemudian tidak lagi masuk sebagai penerima setelah terjadi perubahan data. Kondisi tersebut menurutnya menjadi persoalan karena sebagian warga yang kehilangan bantuan masih membutuhkan dukungan.
“Kadang masyarakat tiba-tiba berhenti menerima bantuan karena perubahan desil. Padahal kondisi ekonominya masih membutuhkan. Ini yang menjadi kendala dan perlu dicek kembali datanya,” katanya.
Ia berharap persoalan tersebut dapat ditindaklanjuti melalui koordinasi antara pemerintah desa, pemerintah kabupaten hingga pemerintah provinsi sehingga data penerima bantuan benar-benar menggambarkan kondisi masyarakat di lapangan.
Menanggapi aspirasi tersebut, Toto Suharto mengatakan kegiatan pengawasan tidak hanya menjadi ruang untuk menyampaikan program pemerintah, tetapi juga menjadi sarana menyerap persoalan yang langsung dirasakan masyarakat.