Karena itu, Dadang meminta pemerintah dan masyarakat sama-sama membuka ruang pembuktian berbasis data. Menurut dia, kepentingan energi nasional perlu berjalan beriringan dengan perlindungan lingkungan dan kepentingan masyarakat di sekitar Gunung Ciremai.
“Gunung Ciremai itu bukan hanya milik Kuningan, tapi bagian dari kekayaan alam Indonesia untuk ketahanan energi. Pasal 33 UUD 1945 menegaskan kekayaan alam dikuasai negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,”katanya.
Ia juga mendorong, agar manfaat ekonomi maupun sosial dari pengembangan geothermal nantinya dapat dirasakan masyarakat sekitar, apabila proyek tersebut memenuhi seluruh persyaratan teknis dan lingkungan.
Baca Juga:Kuningan Terancam Tak Dapat DAK Jalan 2027TNI Teguhkan Pengabdian Bersama Rakyat
“Kalau memang layak dan aman, harus ada manfaat yang jelas untuk masyarakat Kuningan. Kalau ada risiko, ukur risikonya. Kalau ada dampak, siapkan mitigasinya. Geothermal Ciremai harus dibuktikan, bukan sekadar diopinikan,” tegasnya.
Pihaknya juga menyesalkan, sikap para pendemo yang dinilai arogan dan terkesan memaksa bupati untuk tanda tangan penolakan geothermal.
“Kami keluarga besar Pemuda Pancasila sangat menyesalkan, tidak menerima arogansi tentang penandatanganan bupati yang terkesan dipaksa mereka. Pak bupati kan itu baru datang untuk menemui yang demo,” pungkasnya. (ags)