“Sistem itu harus dibarengi koordinasi, komunikasi, dan verifikasi agar persoalan masyarakat dapat diselesaikan secara konkret,” katanya.
Audiensi tersebut telah diagendakan secara resmi oleh Komisi IV DPRD Kabupaten Majalengka.
Dalam surat DPRD tertanggal 6 Oktober 2026, audiensi dijadwalkan pada 7 Oktober 2026 dengan menghadirkan Kepala Dinsos, Kepala BPS, LP3 DPP Jawa Barat, dan Rumah Aspirasi Masyarakat.
Baca Juga:FH UGJ Sukses Gelar PKKMB 2026Atasi Macet di Kawasan Asia dan Surya, Dishub Cirebon Bakal Pasang Road Barrier Sepanjang 100 Meter
Dalam lampiran jadwal, perubahan desil tercantum sebagai salah satu materi yang dibahas.
Dengan demikian, persoalan data bansos tidak lagi sebatas keluhan masyarakat, tetapi telah masuk dalam pembahasan antara legislatif, pemerintah daerah, dan lembaga terkait.
Sementara itu, RUAS mengklaim telah melakukan advokasi dan pendampingan terhadap hampir 300 pasien cuci darah dari kalangan masyarakat miskin agar mendapat perhatian dari dinas terkait.
RUAS juga terus melakukan pendampingan bagi masyarakat yang membutuhkan, khususnya terkait perubahan desil yang menyebabkan sebagian warga tidak lagi menerima bantuan sosial. Perubahan tersebut juga disebut berdampak pada terhentinya bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) bagi anak-anak mereka. (ono)