Mu’ti berharap rekomendasi dari forum para ahli dapat memperkuat dasar pemerintah dalam menentukan kebijakan. “Kalau rekomendasi itu bisa berasal dari pertemuan ini, saya kira langkah kami untuk menerapkan kebijakan itu akan semakin mantap karena dukungan dari para ahli,” katanya, dilansir dari JPNN (Radar Cirebon Group).
Jika kebijakan tersebut diberlakukan, sekolah juga dituntut memiliki sistem evaluasi yang lebih kuat. Penilaian kenaikan kelas tidak cukup hanya berdasarkan penyelesaian masa belajar. Guru harus memastikan siswa telah mencapai kompetensi yang diperlukan untuk mengikuti pembelajaran di tingkat berikutnya. Pendampingan terhadap siswa yang belum memenuhi target juga menjadi bagian penting dalam penerapan kebijakan tersebut.
Dengan demikian, kebijakan tidak naik kelas diharapkan tidak berhenti sebagai mekanisme untuk menahan siswa. Sebaliknya, kebijakan itu diarahkan untuk memperkuat proses pembelajaran dan membentuk siswa yang lebih disiplin, tangguh, serta siap menghadapi kompetisi. Target penerapan pada 2027 membuat pemerintah masih memiliki waktu untuk menyiapkan aturan dan mekanisme pelaksanaannya.
Baca Juga:Dari Pantauan Peristiwa Kebakaran di TPAS Gunung Santri, Tinggal Pendinginan, Angkutan Sampah Sempat TerhentiIndonesia Bikin Sejarah Baru, Cetak 9 Rekor Dunia dan Asia di Asian Games 2026
Keputusan final akan ditentukan setelah proses kajian dan pembahasan dengan para pemangku kepentingan pendidikan selesai dilakukan. (kkp/jpnn)