Namun, massa PMII tak ditemui wali kota. Mereka kemudian menuju Gedung DPRD Kota Cirebon dan ditemui dua Wakil Ketua, Harry Saputra Gani atau HSG dan Fitrah Malik. Aspirasi mereka pun ditampung oleh DPRD.
Pantauan Radar Cirebon, dialog PMII dengan wakil rakyat itu berlangsung hingga malam hari. Pada kesempatan itu, Ketua PMII Cabang Cirebon Ruslan Baidhowi Kamal mengatakan aksi tersebut untuk menyampaikan sikap mahasiswa terhadap Pemkot Cirebon yang dinilai belum menunjukkan respons sebagaimana diharapkan masyarakat. Ruslan juga menyampaikan rasa kecewa karena Wali Kota Cirebon Effendi Edo tak menemui mereka.
Menurutnya, pemerintah seharusnya membuka ruang komunikasi dan berdialog langsung dengan mahasiswa sebagai bagian dari masyarakat yang menyampaikan aspirasi. “Kami menuntut Pemerintah Kota Cirebon, khususnya Wali Kota Cirebon untuk segera berkomunikasi dengan PMII Cirebon dan meminta maaf kepada seluruh masyarakat Kota Cirebon karena tidak menghormati suara dan aspirasi masyarakat, khususnya aspirasi PC PMII Cirebon,” tegas Ruslan.
Baca Juga:PD Pembangunan dan Farmasi Sudah Sehat? Direksi Dilantik Juli, Jika Tiga Bulan Tak Ada Kemajuan akan DigantiGaji ASN Disalurkan Lewat KDKMP, Wamendagri: Masih Butuh Kajian Matang sebelum Diterapkan
PMII Cirebon sendiri menyampaikan lima tuntutan utama kepada Pemkot Cirebon. Pertama, mendesak pemkot melakukan evaluasi menyeluruh terhadap APBD Kota Cirebon agar pengelolaannya lebih berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Kemudian, menuntut pemerintah menekan belanja pegawai sehingga anggaran daerah dapat dialokasikan secara lebih optimal untuk program-program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat Kota Cirebon.
Selanjutnya, PMII Cirebon mendesak pemkot membuat kebijakan yang berpihak kepada masyarakat, terutama dalam sektor infrastruktur, pariwisata, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta pelayanan publik.
Mereka juga meminta pemerintah mengkaji ulang kebijakan fiskal daerah yang melibatkan pihak swasta, termasuk skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) untuk Alat Penerangan Jalan (APJ). Menurut mahasiswa, kebijakan tersebut perlu ditinjau kembali agar tak merugikan kepentingan daerah dan masyarakat. “Kelima, PMII Cirebon menyatakan penolakan terhadap pengembangan energi panas bumi atau geothermal (Kawasan Gunung Ciremai, red),” ujarnya.
PMII Cirebon berharap Pemkot Cirebon segera merespons tuntutan yang disampaikan serta membuka ruang dialog untuk membahas berbagai persoalan kebijakan dan pembangunan daerah.