RADARCIREBON.ID- Kebijakan Pemkot Cirebon disorot banyak pihak. Terbaru, mahasiswa turun ke jalan menyoal berbagai kebijakan yang berkaitan dengan keuangan daerah, salah satunya proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Alat Penerangan Jalan (APJ).
Akademisi Universitas Swadaya Gunung Jati (UGJ) Cirebon Dr Editya Nurdiana MSi mengatakan mulai munculnya demonstrasi mahasiswa ke Balai Kota dan DPRD untuk menyoal kebijakan anggaran, termasuk menyinggung KPBU APJ, menjadi bukti kontrol sosial publik Kota Cirebon masih ada. “Mahasiswa demo itu bukti kontrol sosial masih ada,” terang Editya, Jumat (16/10/2026).
Proyek KPBU APJ yang menyedot anggaran ratusan miliar rupiah, sambung Editya, wajar menuai sorotan secara luas, termasuk dari mahasiswa. Ia mengatakan kritik publik yang sangat kencang ini karena pemkot belum punya argumen yang kuat yang bisa meyakinkan publik terkait urgensi KPBU APJ.
Baca Juga:PD Pembangunan dan Farmasi Sudah Sehat? Direksi Dilantik Juli, Jika Tiga Bulan Tak Ada Kemajuan akan DigantiGaji ASN Disalurkan Lewat KDKMP, Wamendagri: Masih Butuh Kajian Matang sebelum Diterapkan
Dengan banyaknya sorotan, lanjutnya, pemkot harus semakin terbuka, termasuk membuka siapa pihak swasta yang menginisiasi atau memprakarsai KPBU APJ. “Perusahaan pemrakarsa KPBU APK sudah terkuak di media. Jadi publik bisa langsung meneropong sepak terjang perusahaan tersebut,” ujarnya.
Ia menegaskan proyek KPBU APJ sudah tidak bisa ditutupi lagi. “Era transparansi saat ini adalah bagian dari menciptakan pemerintahan yang bersih. Jadi, jangan ditutup-tutupi. Umumkan saja siapa pihak swasta yang jadi pemrakarsa supaya tidak muncul berbagai macam spekulasi,” ujarnya.
Di akhir pernyataannya, Editya kembali mengajak Pemkot Cirebon untuk memilah mana yang urgent untuk dilaksanakan. Apakah KPBU APJ atau persoalan lain yang lebih mendesak. Ia lalu memberikan contoh soal pengelolaan TPA Kopiluhur. “TPA Kopiluhur ini debit sampahnya semakin meningkat dan pemkot belum punya solusi kongkrit mengatasinya. Kalau mau KPBU TPA Kopiluhur. Pemkot berani atau tidak meng-KPBU-kan TPA Kopiluhur?” tandasnya.
PENGELOLAAN KEUANGAN DISOROT MAHASISWA
Sebelumnya, mahasiswa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cirebon menggelar aksi unjuk rasa, Rabu (14/10/2026). Sedianya, mereka hendak menemui Wali Kota Effendi Edo untuk menanyakan dan menyoal berbagai kebijakan yang berkaitan dengan keuangan daerah. Salah satunya adalah proyek KPBU APJ.