RADARCIREBON.ID–Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kabupaten Kuningan memperkuat konsolidasi organisasi, dan mendorong sinergi program pemberdayaan masyarakat dengan pemerintah daerah. LPM diharapkan tidak sekadar menjadi lembaga pelengkap, tetapi terlibat langsung dalam pelaksanaan program pembangunan yang menyentuh kebutuhan warga.
Komitmen tersebut mengemuka dalam rapat koordinasi (rakor) LPM Kabupaten Kuningan di Pendopo Bupati, Senin (26/10). Kegiatan ini menjadi momentum untuk mengevaluasi program kerja, memperkuat kapasitas kelembagaan, serta merumuskan langkah strategis pemberdayaan masyarakat dari tingkat kabupaten hingga desa.
Ketua DPD LPM Kabupaten Kuningan H Dudy Pamuji mengatakan, konsolidasi organisasi menjadi langkah penting setelah LPM di Kuningan sempat vakum selama sekitar 10 tahun. Sejak menerima amanah kepemimpinan, pihaknya mulai membangun kembali struktur organisasi hingga tingkat kecamatan.
Baca Juga:Azrul Ananda Jajal Rute WJJ 2026 di Kuningan, Terpesona Pemandangan Gunung CiremaiKapolres Kuningan Pimpin Pemantauan dan Pemadaman Kebakaran Ciremai
“Selama 1,5 tahun ini, kami sudah membentuk kepengurusan LPM tingkat kecamatan. Tidak mudah membangun organisasi hingga seluruh wilayah Kuningan, sehingga diperlukan kerja sama dan dukungan semua pihak,” ujar Dudy.
Ia berharap, LPM dilibatkan dalam berbagai program pemerintah daerah yang berkaitan langsung dengan pemberdayaan masyarakat. Salah satunya program perbaikan rumah tidak layak huni (rutilahu), yang dinilai dapat melibatkan pengurus LPM di tingkat desa maupun kecamatan.
Menurut Dudy, keterlibatan tersebut penting agar LPM memiliki peran nyata dalam pembangunan, sekaligus memperkuat kedekatan organisasi dengan masyarakat.
“Kami tidak ingin hanya menjadi pajangan. Program pemerintah yang berkaitan langsung dengan pemberdayaan masyarakat harus bisa disinergikan dengan LPM, mulai dari kabupaten hingga desa,”tegasnya.
Ketua DPD LPM Jawa Barat, H Rahmat Sulaiman menambahkan, bahwa LPM memiliki akar kuat dalam tradisi gotong royong masyarakat Indonesia. Karena itu, keberadaan organisasi harus diterjemahkan menjadi gerakan nyata yang mampu meningkatkan kesejahteraan warga.
Ia menekankan pentingnya penyusunan program kerja yang jelas dan selaras dengan kebijakan pemerintah daerah. LPM juga berencana mendorong bulan bakti gotong royong sebagai upaya memperkuat partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.
“Rapat kerja harus menghasilkan rumusan yang jelas dan bersinergi dengan pemerintah daerah melalui dinas terkait. LPM menjadi bagian penting dalam mewujudkan cita-cita pembangunan, termasuk visi Kuningan Melesat,” katanya.