RADARCIREBON.ID- Mahasiswa kembali menggelar aksi di DPRD Kota Cirebon, Senin (2/11/2026). Tuntutannya sama seperti beberapa aksi pekan lalu, yakni evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyusul peristiwa dugaan keracunan masal yang terjadi di wilayah Kalijaga, Harjamukti, beberapa waktu lalu.
Ya, mahasiswa mendesak adanya evaluasi menyeluruh terhadap seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kota Cirebon. Evaluasi dinilai perlu dilakukan untuk memastikan setiap SPPG menjalankan tugasnya sesuai standar operasional prosedur (SOP), termasuk menyesuaikan kapasitas produksi.
Perwakilan demonstran, Mery, mengatakan evaluasi diperlukan agar pelaksana pada program ini tidak mengabaikan ketentuan yang telah ditetapkan. “Kami ingin ada evaluasi kembali terhadap seluruh SPPG di Kota Cirebon, apakah sudah sesuai SOP dan kapasitas produksinya. Jangan sampai produksi dipaksakan sesuai kepentingan Yayasan,” ujar Mery.
Baca Juga:Biaya Cek Kesehatan Calon Jamaah Haji Lebihi Ketentuan, Selly Sebut Calhaj Kerap Dipingpong saat MCUMemayu Buyut Trusmi, Tradisi yang Tak Pernah Sepi Penonton, Magnet Budaya yang Menyedot Perhatian Ribuan Warga
Menanggapi tuntutan tersebut, Wakil Ketua DPRD Kota Cirebon Harry Saputra Gani atau HSG menyampaikan bahwa pimpinan DPRD bersama Komisi III telah menjadwalkan pertemuan dengan Badan Gizi Nasional (BGN), seluruh SPPG se Kota Cirebon, Kodim 0614, dan Polres Ciko pada pada Rabu besok (4/11/2026) pukul 13.00 WIB.
Dalam pertemuan tersebut, seluruh pihak akan diajak menyaksikan sekaligus menandatangani pakta integritas sebagai bentuk komitmen untuk mematuhi SOP dan ketentuan yang ditetapkan BGN. “Kami bersama pimpinan DPRD lainnya juga akan hadir dalam agenda tersebut,” ujarnya.
Selain itu, DPRD meminta Dinkes Kota Cirebon mempercepat proses pemeriksaan laboratorium agar hasilnya dapat segera diketahui secara akurat dan tetap sesuai ketentuan yang berlaku. “Tolong Dinkes nanti agar hasil lab dipercepat, tapi sesuai ketentuan dan akurat,” katanya.
perwakilan mahasiswa lainnya, Sanggam Yosefa, secara khusus mendesak agar SPPG Kalijaga 05 diaudit secara menyeluruh menyusul dugaan keterkaitannya dengan kasus keracunan masal. Sanggam mengapresiasi langkah DPRD yang berencana mengumpulkan seluruh pihak terkait dan membuat fakta integritas.
Tapi, ia meminta kepastian waktu pelaksanaan agar komitmen itu tak berhenti sebatas rencana. “Kami mengapresiasi sikap yang diambil DPRD. Tetapi kami meminta kepastian kapan seluruh SPPG di Kota Cirebon dikumpulkan untuk merealisasikan pakta integritas tersebut,” ungkapnya.