RADARCIREBON.ID- Pelayanan pemeriksaan kesehatan calon jamaah haji atau istitha’ah di Kabupaten Cirebon mendapat perhatian serius dari Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriyani Gantina.
Menurutnya, pemeriksaan kesehatan atau medical check-up (MCU) yang menjadi syarat istitha’ah dinilai masih menyulitkan jamaah. Bahkan, muncul keluhan dari calon jamaah terkait prosedur pemeriksaan yang berbelit-belit.
“Banyak prosedur di Laboratorium Kesehatan hingga Rumah Sakit yang berbelit hingga membuat biaya haji melampaui ketetapan sebesar Rp1 juta,” kata Selly usai sosialisasi persiapan penyelenggaraan ibadah haji, Sabtu (31/10/2026).
Baca Juga:Imron Dukung Penuh Fun Walk HUT ke-27 Radar Cirebon, Start dari Pendopo Bupati; 29 November 2026Bukan Cuma Program MBG, Wamendagri Jelaskan soal Insentif Rp1 Triliun untuk Pemda Berprestasi
Selain itu, tak ada SOP-nya. Pun standar pelayanannya juga berbeda-beda. Artinya, proses pemeriksaan kesehatan belum memiliki standar pelayanan yang seragam. Menurutnya, pemeriksaan istitha’ah kesehatan seharusnya dilakukan dengan prosedur yang jelas dan tidak justru mempersulit jamaah. Apalagi, biaya pemeriksaan haji telah diarahkan maksimal sekitar Rp1 juta.
“Kalau jamaah harus melalui proses yang berbelit-belit, dipingpong, kemudian biaya yang dikeluarkan Rp1 sampai Rp5 juta, berarti ada yang perlu dievaluasi dari standar pelayanan maupun SOP pemeriksaan kesehatannya,” terangnya.
Mantan Wabup Cirebon itu menilai persoalan tersebut perlu mendapat perhatian serius dari Kementerian Haji. Ia berencana menyampaikan temuan tersebut agar Puskes Haji melakukan evaluasi terhadap standar pelayanan minimum (SPM) dan SOP pemeriksaan kesehatan.
Evaluasi itu, masih kata Selly, perlu mencakup rumah sakit daerah, laboratorium kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, hingga tenaga medis yang terlibat dalam pemeriksaan jamaah haji di Kabupaten Cirebon. “Karenanya saya harapkan Kemenhaj bisa mendorong inspektorat mengecek laporan-laporan ini,” terangnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya standardisasi pembinaan jamaah melalui Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU). Di Kabupaten Cirebon tercatat terdapat 31 KBIHU yang perlu dievaluasi kualitas pembinaannya.
Selly berencana berkoordinasi dengan Kementerian Haji di tingkat Kabupaten Cirebon untuk melihat sejauh mana masing-masing KBIHU menjalankan pembinaan sesuai standar yang ditetapkan. Sebab, kata legislator dapil Jabar VIII itu, istitha’ah merupakan proses penting sebelum pemberangkatan haji. Artinya, kesiapan fisik dan berangkat tidaknya calon jamaah bisa terlihat dari hasil rekam medis. “Dalam pelaksanaan Haji 2026 kemarin, saya mencatat ada seorang jamaah yang memiliki riwayat penyakit yang dilarang, tapi malah berangkat,” tuturnya.