Cegah Gagal Bayar, RUU Perkoperasian Harus Atur Lembaga Penjamin Simpanan

Koperasi
SIAPKAN ATURAN: Anggota Komisi VI DPR RI Darmadi Durianto mendorong pengaturan lembaga penjaminan simpanan bagi koperasi simpan pinjam dalam RUU tentang Perkoperasian. FOTO: DPR RI
0 Komentar

RADARCIREBON.ID- JAKARTA- Anggota Komisi VI DPR RI Darmadi Durianto mendorong pengaturan lembaga penjaminan simpanan bagi koperasi simpan pinjam dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perkoperasian.

Langkah tersebut dinilai penting untuk memberikan perlindungan kepada anggota koperasi, terutama ketika koperasi mengalami gagal bayar atau kebangkrutan yang menyebabkan masyarakat kehilangan simpanannya.

Politisi dari Fraksi PDI-Perjuangan itu mengatakan persoalan gagal bayar masih menjadi salah satu masalah serius dalam pengelolaan koperasi. Tidak sedikit koperasi yang mengalami kebangkrutan sehingga anggota atau nasabah kesulitan memperoleh kembali dana yang telah mereka simpan. Kondisi tersebut menimbulkan kerugian sekaligus mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap koperasi.

Baca Juga:Dana Haji Tembus Rp200 TriliunTito Minta Kepala Daerah Kawal Penetapan Upah Minimum 2027

“Poin yang kedua adalah tentang bagaimana adanya lembaga penjaminan simpanan bagi koperasi simpan pinjam. Seperti yang diketahui banyak koperasi gagal bayar, bangkrut, banyak nasabah menjerit, menangis karena tidak dijamin,” ujar Darmadi di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11/2026).

Menurutnya, persoalan tersebut perlu dijawab melalui pembaruan regulasi yang memberikan landasan hukum bagi mekanisme penjaminan simpanan koperasi. Dengan adanya pengaturan tersebut, anggota diharapkan tidak sepenuhnya menanggung risiko ketika koperasi tempat mereka menyimpan dana mengalami masalah keuangan. “Maka dalam hal ini RUU Perkoperasian menyiapkan payung hukum untuk penjaminan. Nah, ini akan disiapkan,” jelasnya, di Parlementaria.

Darmadi menilai, perlindungan terhadap anggota harus menjadi salah satu perhatian utama dalam pembaruan undang-undang. Koperasi tidak cukup hanya didorong untuk memperbesar skala usaha dan memperluas kegiatan ekonomi, tetapi juga harus memiliki tata kelola yang mampu menjamin keamanan serta kepentingan masyarakat yang menjadi anggotanya.

Ia mengingatkan, kegagalan koperasi memenuhi kewajiban pembayaran bukan hanya menjadi persoalan internal lembaga, melainkan dapat menimbulkan dampak sosial yang luas. Anggota yang mempercayakan simpanannya kepada koperasi berpotensi kehilangan dana, sementara mekanisme perlindungan yang memadai belum tersedia sebagaimana yang ia harapkan.

Karena itu, pengaturan lembaga penjaminan simpanan menjadi salah satu substansi yang perlu diperhatikan dalam pembahasan RUU Perkoperasian. Menurut Darmadi, kehadiran payung hukum tersebut diharapkan memberikan kepastian mengenai perlindungan dana anggota ketika koperasi mengalami persoalan.

0 Komentar