Melalui proses penyerapan aspirasi dan koordinasi antarlembaga DPR, Dasco berharap RUU Penyadapan dapat menghasilkan pengaturan yang sesuai dengan kebutuhan sekaligus memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan penyadapan.
Sementara itu, Anggota Komisi III DPR RI I Wayan Sudirta mendorong pembentukan badan pengawas independen dalam pengaturan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyadapan. Menurutnya, kewenangan penyadapan yang memiliki dampak besar terhadap privasi dan keamanan pribadi seseorang harus disertai mekanisme pengawasan yang kuat agar tidak disalahgunakan.
Wayan menilai, badan pengawas tersebut tidak cukup hanya menjalankan fungsi pemeriksaan dan audit, tetapi juga harus memiliki peran pencegahan. Pengawasan perlu mencakup seluruh tahapan penyadapan, termasuk penggunaan, penyimpanan, hingga pemusnahan hasil penyadapan yang tidak lagi diperlukan.
Baca Juga:Dana Haji Tembus Rp200 TriliunTito Minta Kepala Daerah Kawal Penetapan Upah Minimum 2027
“Kewenangannya, kekuasaannya itu sangat besar. Kekuasaan yang besar agar tidak menyimpang itu harus ada kontrol, harus ada badan pengawas,” ujar Wayan kepada Parlementaria di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Ia menjelaskan, badan pengawas harus dapat memastikan hasil penyadapan digunakan sesuai kebutuhan penegakan hukum. Hasil penyadapan yang telah digunakan, masih tersimpan, maupun yang harus dimusnahkan perlu berada dalam pengawasan ketat agar tidak dimanfaatkan di luar kepentingan yang dibenarkan.
Menurutnya, independensi jadi syarat penting dalam pembentukan badan tersebut. Badan pengawas harus berada di luar institusi yang melaksanakan penyadapan sehingga dapat menjalankan fungsi kontrol tanpa intervensi dari pihak yang diawasi. “Untuk pengawasan yang ketat harus badan pengawas itu independen, harus berada di luar institusi itu,” tegas politisi dari Fraksi PDI-Perjuangan itu, dilansir dari laman resmi DPR RI.
Wayan juga mengingatkan agar pembentukan badan pengawas tak sekadar formalitas kelembagaan. Ia menginginkan anggota badan ini berasal dari unsur eksternal dengan proses seleksi yang ketat. Sebagai perbandingan, ia menilai model Dewan Pengawas KPK belum cukup kuat karena menurut pandangannya terlalu bergantung pada unsur internal. “Ini harus diambil dari orang luar. Dan proses seleksinya harus ketat,” kata legislator dari dapil Bali itu.
Lebih lanjut, Wayan menegaskan bahwa pengaturan badan pengawas menjadi salah satu hal yang perlu didalami dalam pembahasan RUU Penyadapan. Komisi III, menurutnya, telah mulai mengundang sejumlah narasumber untuk menghimpun pandangan mengenai substansi yang perlu diatur.
