Sementara itu, Kasubbag Tata Usaha Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Cirebon Erik Dian Nurdiyansyah mengatakan rakor perdana antara KPPG dan Satgas MBG Kabupaten Cirebon juga membahas instruksi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Salah satu poin yang menjadi perhatian adalah pelaksanaan inspeksi terhadap seluruh SPPG yang beroperasi di Kabupaten Cirebon.
Saat ini, tercatat sebanyak 279 unit SPPG telah beroperasi. Seluruhnya menjadi sasaran pengawasan untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai standar operasional prosedur (SOP). Menurut Erik, pengawasan tidak hanya menyangkut kelancaran distribusi makanan, tetapi juga mencakup kualitas bahan baku, kebersihan, serta kehigienisan makanan sebelum disalurkan kepada penerima manfaat.
Selain inspeksi lapangan, penguatan pengawasan juga dilakukan melalui apel rutin dan investigasi secara berkala. Langkah tersebut diharapkan dapat memastikan setiap SPPG menjalankan tugas sesuai ketentuan.
Baca Juga:Ahrie-Eko Sudah, Listyo Menyusul; Sidang Etik dan PTDH dari Polri, Dugaan Makar Dikebut PenyidikHak Privasi Jadi Sorotan, DPR Buka Ruang Aspirasi RUU Penyadapan
“Pengawasan harus dilakukan secara ketat, mulai dari kualitas bahan baku, proses pengolahan hingga kebersihan makanan. Ini penting agar program MBG berjalan optimal dan memberikan manfaat sesuai tujuan,” ujarnya.
Melalui rakor tersebut, Pemkab Cirebon berharap koordinasi antara Satgas MBG, KPPG, BGN, dan seluruh pengelola SPPG semakin solid. Dengan demikian, berbagai persoalan teknis di lapangan dapat segera ditangani dan kualitas pelayanan pemenuhan gizi bagi anak-anak tetap terjaga. (*)
