RADARCIREBON.ID- Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Cirebon masih menyisakan sejumlah persoalan yang membutuhkan koordinasi lintas lembaga. Salah satunya, komunikasi antara pemerintah daerah dengan Badan Gizi Nasional (BGN) yang dinilai belum berjalan optimal.
Kondisi tersebut mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon menggelar rapat koordinasi atau rakor bersama BGN dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) se Kabupaten Cirebon pada Rabu (18/11/2026).
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Cirebon Hendra Nirmala mengatakan rakor tersebut menjadi langkah untuk membuka ruang komunikasi sekaligus membahas berbagai persoalan dalam pelaksanaan program MBG.
Baca Juga:Ahrie-Eko Sudah, Listyo Menyusul; Sidang Etik dan PTDH dari Polri, Dugaan Makar Dikebut PenyidikHak Privasi Jadi Sorotan, DPR Buka Ruang Aspirasi RUU Penyadapan
Hendra yang telah menjabat sebagai sekda selama kurang lebih 13 bulan itu mengungkapkan, dirinya juga ditetapkan sebagai Ketua Satgas MBG tingkat Kabupaten Cirebon melalui surat keputusan (SK) bupati.
Namun, dalam menjalankan tugas tersebut, pihaknya menghadapi sejumlah kendala. Salah satunya adalah sulitnya membangun komunikasi dengan pihak BGN maupun koordinator wilayah (korwil). “Selama ini komunikasi dengan BGN dan korwil cukup sulit. Bahkan, ketika diundang untuk menghadiri rapat, seringkali tidak datang. Karena itu, kami berinisiatif menggelar rapat koordinasi agar komunikasi bisa lebih terbuka,” ujarnya.
Menurut Hendra, pemerintah daerah membutuhkan informasi yang lebih lengkap mengenai pelaksanaan program MBG. Termasuk mengetahui berbagai kelemahan dalam penyelenggaraan program, sekaligus langkah penanganan apabila ditemukan persoalan di lapangan.
Hal tersebut dinilai penting untuk mengantisipasi munculnya kejadian luar biasa (KLB), seperti kasus keracunan makanan yang pernah terjadi di sejumlah daerah lain. Selain persoalan komunikasi, rakor juga menjadi momentum untuk menindaklanjuti keluhan mengenai kualitas makanan yang disediakan sejumlah SPPG.
Hendra menyoroti adanya SPPG yang dinilai lambat melakukan perbaikan meskipun kualitas makanan yang disajikan telah beberapa kali mendapatkan penolakan dari pihak sekolah. Bahkan, lanjut Hendra, terdapat makanan yang sudah ditolak hingga tiga kali oleh sekolah, tetapi perbaikannya belum berjalan sebagaimana diharapkan.
“Jangan sampai anak-anak justru tidak mendapatkan haknya karena persoalan administrasi yang berbelit-belit. Prinsipnya, ketika ada makanan yang ditolak, harus segera diperbaiki agar anak-anak bisa kembali mendapatkan hak mereka,” tegasnya.
