Polri Ubah Aturan KKEP Jelang Sidang Listyo Sigit, Kini Junior Sudah Bisa Adili Senior

Sidang Etik Polri
PENJELASAN: Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir mengatakan perubahan aturan KKEP untuk mengakomodasi pelaksanaan sidang etik terhadap Listyo Sigit Prabowo yang merupakan tersangka kasus dugaan penyadapan, akses ilegal, dan pemusnahan alat bukti elektronik. FOTO: DOK HUMAS POLRI
0 Komentar

RADARCIREBON.ID – Menjelang sidang etik terhadap eks Kapolri Listyo Sigit Prabowo (LSP), Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengubah aturan sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP). Dari beberapa poin perubahan, ada dua yang jadi perhatian. Yakni, LSP yang merupakan jenderal bintang empat itu bisa diadili juniornya atau pangkat lebih rendah. Kedua, sidang bisa lewat zoom atas persetujuan Ketua KKEP.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir mengatakan perubahan-perubahan itu tertuang dalam Perpol Nomor 4 Tahun 2026, yakni perubahan atas Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Aturan baru tersebut resmi disahkan pada Senin (16/11/2026).

Kata Johnny, salah satu pertimbangan diterbitkannya aturan itu adalah untuk mengakomodasi pelaksanaan sidang etik terhadap LSP yang merupakan tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal. Perubahan mekanisme dalam aturan terbaru ini secara spesifik menyasar ketentuan Pasal 59 terkait syarat kehadiran terduga pelanggar di ruang sidang KKEP. Pada Pasal 59 ayat (2) dalam regulasi sebelumnya, kehadiran fisik bersifat mutlak dengan bunyi: Sidang KKEP Wajib Dihadiri oleh Terduga Pelanggar.

Baca Juga:Ahrie-Eko Sudah, Listyo Menyusul; Sidang Etik dan PTDH dari Polri, Dugaan Makar Dikebut PenyidikHak Privasi Jadi Sorotan, DPR Buka Ruang Aspirasi RUU Penyadapan

Melalui revisi terbaru tersebut, fleksibilitas persidangan secara daring (dalam jaringan atau online) resmi diakomodasi dalam sistem penegakan etik internal kepolisian. Kini, ayat tersebut berubah menjadi: Sidang KKEP Wajib Dihadiri oleh Terduga Pelanggar Secara Langsung atau Melalui Media Elektronik atas Persetujuan Ketua KKEP.

“Artinya ada dua pilihan, terduga pelanggar bisa hadir langsung dalam sidang atau bila pelanggar tidak bisa hadir dalam ruang sidang, bisa menggunakan media elektronik seperti melalui zoom dengan syarat atas persetujuan Ketua KKEP,” jelas Isir.

Perubahan lain yang signifikan adalah mekanisme susunan Majelis Sidang KKEP sebagaimana diatur di Pasal 42 ayat (3). Pasal 42 ayat (3) sebelumnya berbunyi: Keanggotaan dari KKEP Berpangkat Setingkat Lebih Tinggi, Sama, atau Maksimal Dua Tingkat Lebih Rendah dengan Pangkat Terduga Pelanggar.

Kini, pasal tersebut berubah menjadi: Keanggotaan dari KKEP Berpangkat Setingkat Lebih Tinggi, Sama, atau Maksimal Dua Tingkat Lebih Rendah dengan Pangkat Terduga Pelanggar. Dengan perubahan tersebut, lanjut Isir, maka personel berpangkat lebih rendah satu tingkat dan lebih rendah dua tingkat dari terduga pelanggar dapat menjadi anggota majelis KKEP. Adapun mekanisme tersebut akan digunakan dalam sidang etik terhadap Jenderal LSP.

0 Komentar