RADARCIREBON.ID – Direktur Jenderal Bina Haji Kementerian Haji dan Umrah Puji Raharjo menegaskan bahwa transformasi sistem penyelenggaraan haji 1448 H/2027 M menuntut kesiapan dan pola kerja baru dari seluruh Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi. Petugas tidak hanya dituntut memahami perubahan sistem layanan, tetapi juga mampu memastikan seluruh kebutuhan dan kepentingan jemaah tetap terlayani dengan baik.
Pesan tersebut disampaikan Puji saat membuka Training of Trainers (ToT) PPIH Arab Saudi Tahun 2027, Senin (16/11/2026) di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta. Ia menyampaikan apresiasi kepada jajaran Direktorat Bina Petugas dan tim yang telah berjuang menyelenggarakan pelatihan tersebut.
Menurutnya, pelaksanaan ToT merupakan bagian penting dalam mempersiapkan petugas menghadapi perubahan besar dalam penyelenggaraan haji tahun mendatang. Puji menjelaskan, pola pelayanan haji 2027 mengalami sejumlah perubahan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Baca Juga:Ahrie-Eko Sudah, Listyo Menyusul; Sidang Etik dan PTDH dari Polri, Dugaan Makar Dikebut PenyidikHak Privasi Jadi Sorotan, DPR Buka Ruang Aspirasi RUU Penyadapan
Jika sebelumnya sebagian besar layanan dikelola melalui pola kerja yang lebih banyak mengandalkan pengelolaan mandiri, tahun ini sistem pelayanan menggunakan skema full board melalui syarikah di Arab Saudi.
Dalam skema tersebut, layanan akomodasi, konsumsi, hingga pergerakan jemaah menjadi bagian dari tanggung jawab syarikah. Dengan demikian, peran PPIH semakin diarahkan sebagai penghubung antara kepentingan dan kebutuhan jemaah Indonesia dengan sistem pelayanan yang dijalankan syarikah.
“Secara umum, sistem tahun ini lebih memudahkan. Namun, tugas kita adalah memastikan seluruh komitmen pelayanan yang telah disepakati benar-benar dilaksanakan. PPIH harus mampu menjembatani kepentingan jemaah dengan sistem yang ada di Arab Saudi,” ujar Puji.
Ia juga mengingatkan bahwa perubahan tidak hanya terjadi pada sistem penyediaan layanan, tetapi juga pada pola pengelompokan dan pergerakan jemaah. Salah satunya adalah penyesuaian model pengelompokan jemaah dalam rombongan yang beranggotakan sekitar 40 hingga 45 orang. Selain itu, terdapat penyesuaian pada skema murur dan tanazul yang perlu dipahami dan diterjemahkan secara tepat oleh petugas.
Menurut Puji, berbagai perubahan tersebut harus diikuti dengan kesamaan pemahaman antarpersonel PPIH. Setiap petugas di masing-masing daerah kerja perlu memahami keseluruhan alur pelayanan, mulai dari keberangkatan jemaah di tanah air, proses di bandara, akomodasi di hotel, transportasi antarkota, pelayanan di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna), hingga proses kepulangan ke Indonesia.
