Jangan Ada Tunda Bayar di 2023
“Termasuk dari konsekuensi dari tunda bayar ini, berpengaruh terhadap belanja dan pendapatan tahun 2023. Ini yang harus kita kendalikan. Sebagai Ketua TAPD saya sudah instruksikan dalam dua minggu sekali kami rapat,” terangnya.
Sesuai SE Bupati Kuningan, lanjutnya, harus memprioritaskan kegiatan yang bersumber dari dana pusat dan provinsi. Yang lalu sebagai pengalaman, maka ke depan jangan sampai ada lagi terjadi peristiwa tunda bayar karena lost control atau rentang kendali.
“Saya juga kemarin minta dukungan dari legislatif, bahwa kegiatan tahun 2023 harus betul-betul ada rentang kendali yang kuat kaitannya dengan keuangan,” jelasnya.
Baca Juga:Rekor Baru, Harga Telur Ayam Rp 35.000 Per Kilogram, Siap yang Untung?Bolehkah Koleksi Uang 75 Ribu dan Menjualnya Kembali Hingga Puluhan Juta, Bank Indonesia Menjawab
Terkait dengan diraihnya WTP yang ke sembilan, kata Sekda Dian, itu artinya dari sisi laporan keuangan sudah cukup bagus, karena BPK ini adalah lembaga yang kridibel dan tidak bisa diintervensi oleh siapa pun.
“Saya tegaskan BPK hari ini, yang kemarin melakukan audit itu betul-betul audit yang sesungguhnya. Ada beberapa temuan dan ini mengindikasikan bahwa BPK tidak terinvensi oleh siapa pun. Ada temuan hal yang wajar tapi secara keseluruhan Kabupaten Kuningan dalam penyajian laporan cukup bagus, bahkan Kuningan no 2 tertinggi kaitan pengembalian TGR, mungkin ini yang menjadi variabel WTP Kuningan bisa dipertanggungjawabkan,” pungkasnya.(ale)