CIREBON –
Bupati Cirebon Drs H Imron MAg naik pitam. Setelah muncul dugaan penyaluran
Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dipermainkan. Padahal, bantuan sembako itu
untuk meringankan ekonomi warga miskin, yang diamanatkan pemerintah.
“Saya baru mendengar di lapangan, ternyata banyak permainan. Ditambah, bantuan sosial melalui program Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari masyarakat itu banyak tidak sesuai dari yang disalurkan,” tegas Imron kepada Radar Cirebon, Jumat (13/3).
Dia
menyampaikan, ketika banyak keluhan masyarakat yang menerima BPNT tidak sesuai
dengan bentuk bantuan, apalagi sampai ada pengurangan jumlah volume bantuan,
itu merupakan kejahatan besar. Mendzalimi fakir miskin.
Baca Juga:Koordinasi Buruk Bikin Bahan Pangan MeroketBayi 21 Bulan Menderita Hydrosefalus, Kontrol ke RS Terkendala Biaya
“Kalau
masyarakat sebagai penerima bantuan tidak bisa mendapatkan bantuan sesuai
dengan haknya, jelas itu sudah salah. Apalagi bentuk bantuan selalu dikurangi
dan dalam kondisi busuk,” jelasnya.
Menurutnya,
jika benar terjadi di lapangan demikian, maka perlu dievaluasi. Bahkan, secara
keseluruhan dan secara tegas akan memanggil dinas terkait. Sebab, penyaluran
sembako melalui e-waroeng tetap menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.
Apalagi, Dinas Sosial (Dinsos) juga ikut mengawal program tersebut.
“Bantuan
yang diberikan pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial itu kan untuk warga miskin. Jadi, penyaluran
di daerah ketika terjadi ketidaksesuaian tetap menjadi tanggung jawab kami
juga,” terangnya.
Belum
lagi, kata dia, jika data penerima bantuan kerap kali dimanfaatkan oleh kuwu.
Data itu, dipastikan akan selalu berubah. Data di dalamnya menyesuaikan
keinginan kuwu. Yakni bagi mereka yang menjadi keluarga dekatnya, atau tim
pemenangannya. Imron pun mengaku sudah menginstruksikan kepada jajaran kuwu,
agar memberikan data yang benar, serta menyalurkan bantuan sesuai dengan data
konkret.
“Kalau
ada e-warong memotong bantuan, saya tegaskan e-warongnya harus diganti dengan
yang akuntabel dan kredibel,” paparnya.
Ia
pun menyesalkan bila selama ini tidak menerima laporan terkait fakta yang
terjadi di lapangan dari dinas terkait. “Saya gak mau masyarakat dirugikan
sama oknum-oknum yang bermain. Ini sudah dzalim kepada masyarakat,”
imbuhnya.
Sementara
itu, Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon, Asep Zaenudin Budiman
mengatakan, untuk menyelesaikan kisruh penyaluran sembako melalui e-waroeng,