Solusi lainnya, sambung Karso, bisa juga dengan menggenjot pendapat asli daerah atau PAD. Dia melihat PAD di sejumlah sektor pajak daerah sudah cukup lumayan yang terkumpul, meski masih di awal tahun. Seperti pajak hotel dan restoran.
“Dari PAD yang bisa diakselerasi realisasinya itu, bisa dipakai dulu buat nutupi kewajiban yang gagal bayar APBD 2022 itu,” imbuhnya.
Seperti diketahui, Ketua TAPD Kota Cirebon Drs Agus Mulyadi MSi menjelaskan, untuk memproses persoalan gagal bayar ini, tentunya mesti diterbitkan dulu surat pengakuan utang Pemerintah Kota (Pemkot) Cirebon.
Baca Juga:Gebyar Spalzha SMP Islam Al Azhar 5 Cirebon MeriahKereta Api Panoramic akan Dikembangkan, Menhub Mencoba Rutenya, Wow Amazing
“Surat pengakuan utangnya sedang diproses dulu, nanti ditetapkan dalam keputusan walikota,” ujar Sekda.
Menurutnya, beberapa waktu lalu pihaknya bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD sudah konsultasi ke Inspektorat Jenderal (Irjen) Kemendagri.
Hasil konsultasi tersebut, ada beberapa solusi yang jadi bagian dari regulasi yang harus dilakukan Pemkot Cirebon.
Setelah diinventarisir dari banyaknya SPM yang belum diterbitkan SP2D-nya di BPKPD, ada ratusan kegiatan di 11 perangkat daerah yang belum bisa diproses sampai tutup buku 2022. Nilai keseluruhannya mencapai sekitar Rp26 miliar.
Dia menjelaskan, di bulan Februari nanti, akan ada perubahan parsial atas APBD 2023, karena ada beberapa komponen pendapatan daerah yang perlu disesuaikan.
Apakah persoalan ini akan diselesaikan sekalian di perubahan parsial, hal itu menunggu arahan walikota. “Solusinya akan disampaikan setelah mendapat arahan Pak Walikota,” ujar Sekda.
Dia menyebut, penyelesaian persoalan ini ada beberapa opsi. Misalnya, menggeser dulu anggaran belanja tidak terduga (BTT), menunda dulu kegiatan yang bisa ditunda tapi tidak sampai memotong atau mengotak-atik gaji pegawai.
Baca Juga:Hallo Warga Kota Cirebon! Pangkas Pohon Rawan Tumbang Bisa Menghubungi DPRKPTernyata, Rotan Sintetis Beri Peluang Baru di Pasar Ekspor
“Memang harus ada yang dikorbankan kegiatan di 2023. Yang jelas, solusinya baru bisa dilakukan di perubahan parsial,” paparnya.
Terkait sumber dana untuk menyelesaikan persoalan ini, pendanaannya tentunya dari PAD. Tapi di bulan-bulan awal, PAD memang belum banyak terkumpul. Tapi nanti akan disisihkan secara bertahap. Yang penting ada mata anggarannya dulu.