CIREBON – Hari Ini Kamis (12/3), pengurus Badan Musyawarah Perguruan
Swasta (BMPS) Kota Cirebon akan dilantik. Rencananya pelantikan akan digelar di
Aula Masjid Sayyidin Panatagama SMA Islam Al Azhar 5 Cirebon. Namun sebelumnya,
Kamis (11/3) pengurus dan panitia pelantikan berkunjung ke Graha Pena Radar
Cirebon. Dipimpin langsung Ketua BMPS terpilih Drs Abu Malik MPd, ketua BMPS
demisioner Halim Faletehan, Ketua Panitia Pelantikan Agus Talik SAg. Kunjungan
jajaraan BMPS ini diterima langsung
General Manager Radar Cirebon, Syahbana.
Ketua Panitia Pelantikan pengurus
BMPS Kota Cirebon, Agus Talik SAg menjelaskan, selain silaturahmi sekaligus
memberitahukan akan dilantiknya pengurus BMPS pada Kamis (12/3).
“Kunjungan ini, sekaligus
memperkenalkan jajaran pengurus BMPS yang baru. Karena keberadaan BMPS ini
bukan yang baru karena sudah terbentuk sejak lama. Melalui kepengurusan yang
baru ini ingin memberikan kontribusi bagi kualitas layanan pendidikan di Kota
Cirebon,” kata Agus Talik.
Baca Juga:Sosialisasi Resmi Belum sampai WargaRombak Total Pesisir Panjunan Anggaran dari APBN Rp40 Miliar dan APBD Rp1,4 Miliar
Diakui Agus, keberhasilan pendidikan
butuh partisipasi masyarakat, karena tanpa partisipasi masyarakat tidak akan
berjalan baik. “Maka dari itu kita ingin menghadirkan pengurus baru untuk
bekerja sama. Kita ingin kooperatif, termasuk ada bedah perwali PPDB melalui
diskusi. Karena bagaimanapun sekolah swasta mesti diakomodir oleh pemerintah,”
imbuhnya.
Ketua BMPS demisioner, Halim
Faletehan menambahkan, orang tua punya
hak menyekolahkan anaknya di manapun. Bisa menyekolahkan anaknya di Surabaya,
Medan, Jakarta. Sehingga zonasi
itu bertentangan dengan undang undangan pendidikan.
“Namun saya Halim tidak setuju jika
sekolah favorit dihilangkan, tetap harus ada tapi hanya sebagai contoh dan melalui
proses seleksi. Dan itu alamiah. Kata menteri tidak boleh ada sekolah favorit. Harusnya
tidak boleh seperti itu, karena dengan sekolah favorit maka memicu kompetisi
siswa-siswa,” tandasnya.
Ketua BMPS terpilih, Drs H Abu
Malik MPd juga menyinggung pelaksanaan PPDB selama ini yang sudah berjalan. Hanya
karena ada sekolah yang kekurangaan murid tiba tiba dibuka gelombang dua dengan
off line.
“Kita toleran ketika sekolah
kekurangan murid, tapi bukan berarti malah melanggar sistem yang sudah dibuat,”