CIREBON, RADARCIREBON.ID – Tahun 2023 menjadi tahun politik. Semua partai politik berebut simpati masyarakat dan tokoh agama.
Hal ini perlu diantisipasi. Terlebih, di tahun politik mereka yang memanfaatkan masjid sebagai kampanye politik.
Bupati Cirebon Drs H Imron MAg meminta Dewan Masjid Indonesia (DMI) untuk menjaga masjid jangan sampai dijadikan alat untuk kampanye politik identitas oleh partai politik manapun.
Baca Juga:NJOP Kabupaten Cirebon Naik 60-70 persen, BPHTB Kena Dampaknya20 Ribu Massa akan Semarakkan Muswil Muhammadiyah Jabar di Cirebon
“DMI harus tegas. Jika ditemukan langsung usir,” kata Bupati Imron usai melantik PD DMI Kabupaten Cirebon masa bakti 2023-2028, di Pendopo Bupati Cirebon, Selasa (28/2/2023).
Menurutnya, masjid itu sebagai perekat dan sentral peradaban manusia. Artinya, masjid harus bisa membawa perubahan, dalam pola pikir dan tingkah laku.
Termasuk perubahan dalam hal ekonomi, bukan saja sekadar soal agama. “Saya berharap DMI yang baru dilantik bisa langsung bekerja dan bisa bekerjasama dengan pemerintah daerah,” ucapnya.
Sementara itu, Ketua DMI Kabupaten Cirebon, KH Muhammad Bin Ja’far menuturkan, sejatinya masjid memiliki posisi penting bagi umat manusia, terutama umat Islam.
“Ini menjadi komitmen kita untuk selalu berpikir untuk kemajuan dan kemakmuran masjid secara umum,” terangnya.
Ia menjelaskan, masjid juga sebagai tempat pusat dakwah, pendidikan, diskusi, seminar dan lainnya.
Pihaknya juga mengajak semua stakeholder untuk menata kembali. Pertama, secara administrator mengaktifkan kembali SK-SK karena DMI yang sudah lama vakum.
Baca Juga:Hero Tebar Bantuan di Desa Cempaka Usai Sosialisasi 4 Pilar KebangsaanMantan Ketua DPRD Cirebon Ajak Warga Sukseskan Coklit Pemilu 2024
Sebab, banyak SK-SK kecamatan yang sudah saatnya untuk diperbaharui. Yang kedua, lanjutnya, bagaimana DMI menjadi perekat umat terutama menghadapi dua tahun politik.
Jangan sampai masjid ini menjadi tempat politik identitas. Ibaratnya jangan sampai ada kasus baru ada tindakan.
“Kalau ditemukan masjid dijadikan alat politik identitas, kita siap menindak. Ya, mudah-mudahan di Kabupaten Cirebon tidak terjadi hal seperti itu,” tandasnya.
Dalam kesempatan itu juga, Kiai Muhammad meminta dukungan kepada insan pers, keberhasilan program berkat insan pers untuk menyebarkan kepositifan yang bersama.