Sebelumnya, Ketua Paguyuban Masyarakat Indramayu Barat (PMIB), Drs H Supendi MSi membenarkan.
Selama ini belum ada perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Indramayu soal penganggaran. Untuk mendukung rencana pembentukan CDPOB Kabupaten Inbar.
Hal ini berbeda dengan pemkab lainnya yang usulan pemekaran daerahnya telah disetujui dan sudah diserahkan ke pemerintah pusat.
Baca Juga:SAMBUT Mudik Lebaran 2023, Polres Indramayu Segera Tutup U-Turn Ilegal di Jalur PanturaTOK! KPU Indramayu Tetapkan DPS Pemilu 2024, Ada 293 Ribu Lebih Pemilih Baru
Kendati moratium pemekaran daerah belum dicabut, mereka mengalokasikan anggaran secara khusus dari APBD untuk mendukung proses pemekaran.
Bahkan ada yang nilainya pun cukup besar. Mencapai puluhan hingga ratusan miliar rupiah.
Sehingga saat nantinya disahkan, pemerintahan di daerah otonomi baru sudah dapat langsung berjalan tanpa harus menunggu pembangunan selesai.
Bahkan masing-masing pemerintah daerah disana gencar melakukan perbaikan jalan kabupaten yang membentang di wilayah CDOB. Supaya saat moratorium pemekaran daerah dicabut, kondisi infrastruktur jalan sudah mulus sebagai penunjang percepatan pembangunan.
Mantan Bupati Indramayu ini menjelaskan, percepatan pembangunan dan peningkatan infrastruktur diprioritaskan untuk calon ibu kota CDPO Kabupaten Inbar, yakni Kecamatan Kroya.
Seperti peningkatan akses jalan, pengadaan lahan hingga infrastruktur penunjang lainnya.
“Pengadaan fasilitas dan perbaikan infrastruktur diwilayah calon ibu kota Inbar harus memadai. Supaya ketika nanti pemerintah pusat mencabut moratorium pemekaran, seluruh sarana dan prasarana pendukung sudah tersedia,” terangnya. (kho)