MAJALENGKA – Pemerhati Kebijakan Publik Kabupaten Majalengka, Enjoy Rizki GDL SIP MM prihatin dengan banyaknya orang yang diduga dari kalangan birokrat dan oknum anggota dewan ikut bermain proyek dengan menjadi makelar proyek.
Diungkapkan pria yang juga Ketua BPC Gapensi Kabupaten Majalengka ini, dalam kurun waktu sebulan terakhir ini melihat dan banyak mendapatkan keluhan dari masyarakat jasa kontruksi (jakon) tentang banyaknya orang menawarkan proyek dari kalangan birokrat dan anggota legislatif.
“Kalau kondisi ini tidak segera ditertibkan, maka akan membahayakan Pemkab Majalengka yang sedang berjalan tenang dan dipimpin oleh pak bupati yang santun dan baik,” kata Enjoy kepada Radar di sela silturahmi dengan Assosiasi Garasi di Jalan Kartini Majalengka, kemarin.
Ia punya keyakinan kalau Bupati Dr H Karna Sobahi MMPd tidak seperti ini, tapi kebijakan tersebut diduga dimainkan oleh oknum birokrat.
Menurut pria asal Desa/Kecamatan Jatiwangi ini, banyaknya makelar proyek akibat kebijakan proyek tidak satu pintu. Oleh karena itu, ia meminta kebijakan proyek dilakukan satu pintu.
Selama 23 tahun berkecimpung sebagai pemborong sejak era Bupati Zaelani hingga Sutrisno, Enjoy merasakan memang dalam soal proyek ini sama ada mainannya. Hanya saja, dengan kepemimpinan Bupati Karna yang tutur katanya tenang dan santun serta terkesan tidak ikut bermain proyek, justru malah melahirkan raja-raja kecil yang menjadi makelar proyek. Jumlahnya bukan satu dua orang, tapi cukup banyak.
“Kalau pasca lebaran kondisi ini masih berlangsung maka akan berdampak negatif kepada kepemimpinan bupat nanti, dan kondisi ini bisa berubah hanya dengan kebijakan dan ketegasan pak bupati, “ tandas Enjoy.
Ia mengingatkan dengan adanya makelar yang melakukan jual beli proyek apalagi dilakukan oleh ASN maka jelas melanggar hukum, dan berdampak buruk terhadap kualitas pekerjaan proyek. Dapat pula menyeret ke ranah hukum, tak terkecuali dengan pimpinan sebagai pengambil kebijakan.
“Kami merasa perlu untuk menyampaikan keluhan masyarakat jasa kontruksi ini karenapeduli kepada pak bupati, dan tidak ingin terseret kasus hukum akibat dimanfaaatkan oleh oknum birokrat demi kepentingan pribadi,” ujarnya.
Juksung Rp200 M, Asosiasi Cuma Rp30 M
