Kemudian sertifikasi lintas sektor (UMKM dan Perikanan) memiliki target 1.250 bidang, sertifikasi tanah wakaf, target peta 426 bidang, dan target sertifikat wakaf 436 bidang, sertifikasi rutilahu target 120 bidang, sertifikasi Barang Milik Negara (BMN) target 23 bidang, sertifikasi Barang Milik Daerah (BMD) target 100 bidang.
“Kami berharap dengan dibentuknya PTSL berbasis Partisipasi Masyarakat (PTSL–PM), di Tahun 2023 bisa membantu sepenuhnya petugas di lapangan menunjukkan batas bidang tanahnya dan informasi kepada masyarakat agar segera melakukan proses sertifikat tanah. Sesuai dengan aturan regulasi yang ada disertai bukti kepemilikan atas sebidang tanah yang lengkap. Kami berharap kedepan terus bersinergi dan berkolaborasi kembali dengan pemerintah daerah dan kantor/lembaga vertikal, serta pemangku kepentingan lainnya dalam melayani masyarakat Kabupaten Kuningan,” pungkas Surahman.
Kegiatan tersebut akan dilaksanakan secara hybrid dan disaksikan langsung oleh unsur Forkopimda dan pemangku kepentingan lainnya, seperti Bupati, Wakil Bupati, Kapolres, Dandim 0615/Kuningan, Kepala Kejaksaan Negeri, Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, dan Tokoh Masyarakat.(ale)