JAKARTA – Gubernur Jawa Barat (Jabar), Ridwan Kamil,
merekomendasikan untuk membentuk organisasi atau lembaga yang menangani bencana
banjir di Provinsi Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Hal tersebut dikatakan Kang
Emil -sapaan Ridwan Kamil- saat menghadiri Focus Group Discussion (FGD)
penangangan bencana banjir di wilayah Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, dan
Banten, di Kantor Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Jakarta, Senin
(2/3).
Kang Emil mengatakan, masalah
yang kerap muncul dalam penanganan bencana banjir di ketiga provinsi tersebut
adalah koordinasi dan organisasi. “Ada 12 lebih institusi mencoba membereskan
banjir di Jabodetabek, tapi seringnya kan
sendiri-sendiri. Nah, diharapkan dari sini (FGD) ada organisasi, cukup satu
organisasi bisa mengkondisikan permasalahan banjir di Jakarta,” kata Kang Emil
dalam paparannya.
“Ada Perpres tentang Citarum, itu
kan ada 17 kota/kabupaten, lintas
sektoral, dan sebagainya. Cuma, harus jelas ada komandannya, untuk memberikan
arahan-arahan teknis,” imbuhnya.
Baca Juga:Disdik Jabar Imbau GTK Terapkan GermasBersama CSR Indocement, Bank Sampah Al-Karimah Edukasi Siswa Jaga Lingkungan
Menurut Kang Emil, model
kelembagaan untuk penanganan Citarum bisa diterapkan dalam hal penanganan
banjir di Jakarta, Jabar, dan Banten.
“Dengan satu orang yang bisa
memberikan instruksi ke Jawa Barat, Jakarta, Banten, ke kota/kabupaten. Kalau
tidak, setiap tahun kita ngumpul
menceritakan dimensi permasalahannya, selalu tanpa ada kesimpulan,” ucapnya.
Kepala BNPB Doni Monardo
menjelaskan, kabupaten/kota termasuk Jakarta, tidak bisa menyelesaikan
persoalan banjir secara mandiri. Menurut dia, perlu kolaborasi dan kerja sama
antara pemerintah pusat dan daerah dalam menyelesaikan masalah banjir.
“Kita sudah punya pengalaman
tentang Citarum. Walaupun sudah berjalan dua tahun, tetapi program ini (Citarum
Harum) telah memberikan manfaat. Yang biasanya banjir di Bojongsoang,
Baleendah, Dayeuhkolot, yang biasanya berminggu-minggu tetap banjir, tapi
dengan waktu yang relatif singkat airnya segera surut,” kata Doni.
“Penanganannya tidak bisa
sektoral, harus terintegrasi dari hulu ke hilir. Semangat inilah nanti yang
akan menjadi sebuah kesimpulan dan akan kami laporkan ke Menko PMK. Kemudian
untuk bisa disusulkan ke tingkat yang lebih tinggi,” imbuhnya. (rls)