CIREBON – Keputusan
kesejahteraan guru honorer di Kabupaten Cirebon belum pasti. Puluhan guru
honorer yang tergabung dalam Forum Honorer Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Persatuan Guru Republik Indonesia (FHPTK-PGRI) Kabupaten Cirebon pun menggerudug
gedung DPRD, kemarin (17/3).
Mereka meminta komitmen legislatif mengeluarkan
pernyataan tertulis mensupport penghasilan guru honorer yang ditetapkan melalui
APBD. Harapannya, tahun 2021 mendatang kesejahteraan mereka sudah terjamin.
Mengingat, kewenangan budgeting ada
di legislatif. Disusul penandatanganan draf Peraturan Bupati (Perbup) tentang
honorer. Sebab, FHPTK pun telah mendatangi komisi IV DPRD. Hanya saja, tidak
ada kepastian. Meskipun ada dukungan, sifatnya hanya di lisan. Secara tertulis,
Komisi IV tidak mengeluarkan.
“Kita butuh komitmen yang jelas dari
eksekutif dan legislatif. Sebab, selama ini hanya narasi yang muncul ke publik
melalui media. Tanpa realisasi yang jelas. Keduanya bahkan saling lempar. Karena itu, ini harus dikejar siapa yang
peduli dengan nasib guru honorer,”
jelas Pembina FHPTK-PGRI, Moh Rukhyat Zain, Rabu (18/3).
Baca Juga:Komisi II Kecewa Pembangunan Embung SumurkondangWarga Kesunean Utara Krisis Air Bersih
Dia menegaskan, pertanyaan dukungan secara
tertulis itu harus secepatnya dikeluarkan legislatif. Agar ada slot anggaran di
2021 mendatang. Sebelum agenda musrenbang berakhir. Sebab, sejauh ini belum
muncul.
“Maksimal besok harus keluar. Karena
dalam renstranya sampai hari ini belum ada slot anggaran untuk honorer. Kalau
sekarang perbup dulu, tapi anggaran tidak ada, sama saja bohong,”
jelasnya.
Pihaknya sebenarnya tidak mendukung honorer
secara pribadi. Namun mendukung siswa. “Bagaimana kalau honorer se-Kabupaten
Cirebon mogok ngajar, yang rugi
siswa. Jadi, kami senyatanya tidak sedang memperjuangkan honorer. Tapi
mendukung siswa,” ucapnya.
Sementara itu, Ketua FHPTK-PGRI Kabupaten
Cirebon, Abdul Ghofur SPd menambahkan, manakala tidak mendapatkan rekomendasi
yang diharapkan, pihaknya dengan tegas akan menempuh aksi ke jalan. “Kalau
hari ini tidak muncul, kami mengambil sikap, turun ke jalan. Terlepas dari
anjuran menghindari kerumunan dampak corona. Kami tidak takut. Toh tanpa
itupun, kesejahteraan kita tidak ada,” singkatnya.
Di tempat yang sama, Ketua DPRD Kabupaten
Cirebon, Mohamad Luthfi MSi mengaku, siap mendukung aspirasi para tenaga guru